JENDELA CIANJUR - Informasi pribadi Jimin BTS, yaitu pemberitahuan penyitaan properti, ternyata bocor secara online.
Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengingat bahwa informasi pribadi biasanya tidak sembarangan jatuh ke tangan orang lain.
Dilansir Jendela Cianjur dari Allkpop, Senin, 25 April 2022, diketahui bahwa pemberitahuan penyitaan properti Jimin BTS itu diposting seorang pengguna anonim pada 24 April 2022 di DC Inside.
Gambar aslinya memang telah didelete, namun dikabarkan bahwa gambar yang berisi informasi pribadi Jimin masih beredar secara online.
Baca Juga: Apartemen Jimin BTS Nyaris Disita Karena Masalah Premi Asuransi Kesehatan, HYBE Angkat Bicara
Salah satu pengguna di komunitas karyawan anonim 'Blind' menulis, "Postingan itu diperbarui sekitar 7 jam sebelum artikel berita pertama diterbitkan."
Sebagai catatan, untuk menjadi anggota 'Blind', seseorang harus memverifikasi akun dengan email kantor mereka.
Ia sendiri mengaku cukup kaget dengan kejadian ini, mengingat untuk melihat dokumen tersebut, kita harus mengetahui 13 digit nomor jaminan sosial orang terkait.
"Saya merasa seseorang yang mengetahui informasi pribadi Jimin dengan baik yang melakukan ini," katanya.
Baca Juga: BUKAN Salah Jimin BTS, Big Hit Tegaskan Masalah Apartemen Terjadi Karena Kelalaian Staf
Orang bekerja untuk Kementerian Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja itu melanjutkan, "Ini adalah masalah terpisah dari kesalahannya karena mengabaikan pembayaran. Saya tidak begitu mengerti bagaimana orang lain mendapatkan dokumen itu selain Jimin sendiri."
Ya, kasus kebocoran ini sejatinya terpisah dengan fakta keterlambatan pembayaran premi asuransi tersebut.
Sementara itu, dilaporkan Jimin membayar semua premi asuransi kesehatan tunggakan yang berjumlah sekitar 28 juta KRW (Rp 324,5 juta) hanya setelah empat pemberitahuan penyitaan disampaikan.
Penyitaan dibatalkan pada 22 April 2022, tiga bulan setelah prosesnya didaftarkan pada 25 Januari.
Baca Juga: 7 Idol Kpop Dijuluki Performance Genius, Ada J-Hope BTS dan Beomgyu TXT, Ini Sebabnya
Layanan Asuransi Kesehatan Nasional menjelaskan bahwa mereka memberikan pemberitahuan tentang tunggakan melalui surat dan pesan teks.
Di Korea, siapa pun yang memenuhi persyaratan hukum tertentu (termasuk warga negara asing yang tinggal di Korea), ia akan diwajibkan untuk berlangganan asuransi kesehatan terlepas dari niatnya dan akan dikenakan kewajiban untuk membayar premi.
Menurut Pasal 81 (3) 'Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional', jika orang yang telah menerima pemberitahuan jatuh tempo gagal membayar premi asuransi di bawah tanggal jatuh tempo yang diberikan, NHIS dapat menagih jumlah tunggakan dengan cara yang sama, seperti tunggakan pajak nasional dipungut, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan.***