PR CIANJUR - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menyatakan bahwa saat ini wilayahnya masih kekurangan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), mulai dari tingkat SD hingga SMP, seperti dikutip Pikiranrakyat-cianjur.com dari Antara.
Informasi tersebut menjadi kabar gembira bagi guru yang masih berstatus honorer, akan tetapi kemungkinan tidak mudah karena tingginya persaingan.
Adapun kuota untuk menjadi guru PNS di Cianjur terbilang sedikit, yaitu hanya 250 orang.
Sementara guru honorer berjumlah ribuan dengan kata lain, tidak sebanding.
Meski pada dasarnya menjadi guru adalah panggilan jiwa, tetapi tetap saja butuh kesejahteraan yang layak, sebab itu akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan.
Diperkirakan tahun 2023, Cianjur akan mengalami krisis guru berstatus PNS, di antaranya karena banyak yang pensiun dan juga meninggal dunia.
Baca Juga: 9 Fakta Penting Didirikannya Posko Kampung Tanggung Jaya, Salah Satunya Membangun Empati Masyarakat
Sekretaris Disdik Cianjur, Asep Saepurohman mengatakan dari 16.000 orang guru yang mengajar di tingkat SD dan SMP, hanya 6.000 orang yang berstatus PNS, sedangkan sisanya guru berstatus honorer yang sudah mengabdi lebih dari dua tahun.
“Melihat jumlah guru berstatus PNS dan honorer lebih banyak honorer, karena hingga saat ini belum ada lagi pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Bahkan di sejumlah negeri hanya ada seorang guru PNS, tepatnya hanya kepala sekolah saja,” ujarnya.
Banyaknya jumlah guru PNS yang meninggal dunia dan pensiun serta kurangnya mutu pendidikan, dapat menjadi alasan penambahan guru PNS dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Aksi Mesum di Halte Berbuntut Panjang, Tersangka Terima Uang22 Ribu sebagai Imbalan
“Kami berharap ini menjadi perhatian pemerintah daerah hingga pusat, sehingga dua tahun yang akan datang tidak terjadi krisis guru berstatus PNS,” tutur Asep Saepurohman.
Sementara Presiden LSM Ampuh, Yana Nurjaman selaku pendamping ribuan guru honorer di Cianjur, menilai situasi darurat terhadap situasi honorer K2 berkaitan dengan proses rekrutmen P3K di lingkungan Pemkab Cianjur.
Dia mengungkapkan bahwa Pemkab Cianjur selalu beralasan keterbatasan anggaran untuk penyediaan kuota P3K.
Baca Juga: 7 Manfaat Buah Jambu, Mulai dari Obat Diare hingga Mengurangi Berat Badan
Ketua FHK-2 Cianjur, Magfur mengatakan pihaknya mendorong DPRD Cianjur untuk mengkoordinasikan dengan Pemkab mengenai jumlah rekrutmen P3K.***