PR CIANJUR - Pemerintah selalu berupaya bergerak cepat untuk melakukan penanganan pandemi Covid-19.
Meski demikian, pemerintah juga memperhatikan aspek keselamatan, utamanya terkait dengan rencana vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat luas.
Presiden menegaskan bahwa aspek keamanan dan keefektifan vaksin harus benar-benar dipastikan.
Baca Juga: Suami Nita Thalia Akui Lebih Suka Istrinya yang Dulu, Sebelum Jalani Operasi Plastik
"Keamanan itu artinya betul-betul sudah melalui tahapan-tahapan uji klinis yang benar.
Karena kalau tidak, ada satu saja yang bermasalah, nanti bisa akan menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai rencana pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 26 Oktober 2020.
Ia meminta jajarannya agar persoalan yang menjadi salah satu perhatian utama baik masyarakat maupun pakar dan peneliti tersebut dipastikan keamanannya melalui kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, data sains, dan standar-standar kesehatan.
Ia mengakui bahwa di tengah situasi pandemi saat ini, negara manapun pasti menginginkan adanya kecepatan untuk menuntaskan penanganan pandemi, termasuk memberikan vaksinasi kepada warganya.
Baca Juga: Tiongkok akan Hadapi Intimidasi AS di Laut China Selatan, Peringatan dari Presiden Xi Jinping
Tapi, menurut Presiden, hal-hal tersebut juga tidak boleh dilakukan tergesa dengan tanpa perencanaan matang.
"Hati-hati, jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik, data-data sains, standar kesehatan ini dinomorduakan. Tidak bisa.
Jangan timbul persepsi bahwa pemerintah tergesa-gesa tanpa mengikuti koridor-koridor ilmiah yang ada," tutur Presiden.
Selain soal keamanan, urusan mengenai kepastian akses masyarakat terhadap distribusi vaksin tersebut apabila nantinya telah tersedia juga harus dipastikan dan direncanakan dengan baik.
Baca Juga: Terkait Insiden Kebakaran Pick-up di SPBU Warungkondang Cianjur, Ini Kata Pertamina
Oleh karena itu, proses vaksinasi yang nantinya akan berjalan secara bertahap ini perlu dijelaskan dengan lebih rinci kepada masyarakat luas.
Penjelasan tersebut juga mencakup soal kelompok-kelompok mana saja yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin Covid-19 pada tahap awal.
Dalam pelaksanaannya nanti, vaksinasi tersebut akan didistribusikan melalui dua skema, yakni skema gratis dan mandiri.
Kepala Negara menginginkan agar masyarakat yang mendapatkan vaksin melalui skema mandiri dapat memperolehnya dengan harga yang terjangkau.
"Ini ada yang gratis, ada yang mandiri (bayar sendiri). Pengenaan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung dengan cermat.
Disiapkan aturannya sejak sekarang dari awal. Saya minta harganya bisa terjangkau," ucapnya, seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.compada artikel "Vaksinasi Covid-19 Terkesan Terburu-buru, Jokowi: Jangan Pancing Ketidakpercayaan Publik, Harus Aman".
Baca Juga: Kasus Corona Indonesia per 26 Oktober 2020 Naik Menjadi 392.934 Orang
Ia mengingatkan jajarannya agar melibatkan sejumlah pihak termasuk ormas-ormas Islam dalam hal komunikasi publik terkait keamanan dan kehalalan vaksin yang akan diberikan.
Hal tersebut selain untuk memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat, juga untuk mengantisipasi penyebaran berita-berita hoaks di berbagai platform dan media.
"Mengenai pelaksanaan vaksinasi saya minta timeline pelaksanaan ini segera diselesaikan dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana, infrastruktur pendukung, jalur distribusi, dan interval pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah. Saya minta detail," ujarnya.
Jokowi juga meminta pihaknya untuk bersiap melakukan pelatihan dan simulasi baik oleh tenaga kesehatan maupun relawan yang nantinya terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara luas.***
Dhita Seftiawan