Ciptakan SDM yang Unggul, Mendikbud Ajak Rektor Optimalkan Kebijakan Merdeka Belajar

- 4 Juli 2020, 21:37 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam peluncuran kebijakan Merdeka Belajar episode III tentang perubahan mekanisme dana BOS di Jakarta, Jumat, 13 April 2020.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam peluncuran kebijakan Merdeka Belajar episode III tentang perubahan mekanisme dana BOS di Jakarta, Jumat, 13 April 2020. /ANTARA/

PR CIANJUR - Salah satu kebijakan yang telah direncanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim yakni dengan meluncurkan Merdeka Belajar untuk perguruan tinggi.

Kebijakan yang bertajuk Kampus Merdeka ini, bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna saat memasuki dunia kerja.

Demi terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan maju, maka Nadiem Makarim dalam Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) 2020 yang digelar secara daring di Jakarta, Sabtu, 4 Juli 2020 mengajak para rektor di Indonesia agar mengoptimalkan kebijakan Merdeka Belajar episode II yaitu Kampus Merdeka.

Dikutip Pikiranrakyat-Cianjur.com dari Antara, pada 4 Juli 2020, hal tersebut dilakukan untuk menghadapi revolusi industri 4.0.

Baca Juga: Kasus Virus Corona di Dunia Sentuh 11 Juta, WHO: Data Tidak Bohong

Melalui program ini, nantinya akan terbuka kesempatan bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensi di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya.

Program tersebut diharapkan bisa mempersiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Lebih lanjut, Nadiem Makarim mengajak para pemangku kepentingan dan pengelola pendidikan tinggi untuk membangun sistem pendidikan yang lebih adaptif, inovatif dengan penyesuaian-penyesuaian yang berkaitan dengan mekanisme manajemen perguruan tinggi saat ini.

"Perlu dipahami bahwasanya perubahan tidak berlangsung secara satu arah, namun saling terkait antara satu aspek dengan aspek lain sehingga sinergi, sinkronisasi, dan kolaborasi saat ini merupakan pilihan yang wajib dilakukan oleh para pengelola dan pemangku kepentingan perguruan tinggi," katanya.

Baca Juga: Catat Tanggalnya, Berikut 10 Fenomena Langit yang Akan Muncul di Bulan Juli 2020

Melalui interaksi yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja, perguruan tinggi akan hadir sebagai mata air bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, serta turut mewarnai budaya dan peradaban bangsa secara langsung.

"Pernikahan massal yang otentik dan organik akan menguntungkan semua pihak, bagi mahasiswa langsung dibimbing dalam ekosistem dunia kerja dan bagi industri diuntungkan karena mendapat tenaga kerja yang kompeten," ujar Mendikbud.

Dalam kebijakan Kampus Merdeka ini terdapat empat penyesuaian baru di lingkup perguruan tinggi.

Baca Juga: Berikut 5 Rekomendasi Aplikasi Edit Video untuk Youtuber Pemula

Kebijakan pertama adalah otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru.

Kebijakan kedua adalah program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat.

Kebijakan ketiga terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.

Kebijakan keempat akan memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS).***

Editor: Bayu Nurullah

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkini

x