Cek Fakta: Tuai Polemik, Kebijakan PJJ Justru Disebut Sangat Menguntungkan Nadiem Makarim

PR CIANJUR - Memasuki tahun ajaran baru 2020/2021 ini, terpaksa sebagian siswa di sejumlah daerah masih harus melakukan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Hal tersebut dilakukan, mengingat pandemi virus corona atau Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia masih belum mereda.

Baru-baru ini beredar kabar di platform media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang selama ini dilakukan ternyata menguntungkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.

Baca Juga: Cek Fakta: WhatsApp Dikabarkan Bagi-bagi Kuota Gratis 35 GB dalam Rangka HUT ke-11

Namun setelah ditelusuri, kabar yang mengklaim bahwa sistem PJJ dan online menguntungkan Nadiem Makarim adalah informasi hoaks.

Dikutip Pikiranrakyat-Cianjur.com dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada Selasa, 4 Agustus 2020, terdapat beberapa keterangan untuk meluruskan informasi hoaks yang beredar tersebut.

Sebelumnya, informasi hoaks tersebut disebarluaskan oleh salah satu pemilik akun Facebook. Dalam unggahannya, pemilik akun menjelaskan bahwa dana yang dikeluarkan untuk pembelajaran secara online yang dikhususkan bagi seluruh siswa di Indonesia mencapai Rp 460 miliar.

Dari total dana yang dikeluarkan tersebut, belum termasuk mahasiswa yang bisa memakai pengeluaran uang lebih datri Rp 10.000 untuk satu hari.

Baca Juga: Ketua MPR Usulkan Warga Sipil Boleh Miliki Senjata Api, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi

Adapun narasi lengkap yang diunggah oleh sumber klaim.

"Jumlah peserta didik saat ini diperkirakan mencapai 46 juta siswa terdiri dari SD 26 Juta, SMP 10 Juta, SMA 5 Juta, dan SMK 5 Juta. Totalnya mencapai 46 Juta. Angka ini belum termasuk Mahasiswa.

Jika biaya untuk pulsa internet per hari Rp 10.000 selama mengikuti belajar online maka putaran penjualan pulsa untuk sejumlah siswa tersebut mencapai Rp 460 miliar/hari."

Tak hanya itu, pengunggah juga menyebutkan bahwa Nadiem Makarim pintar mengambil dana dan selalu berusaha menguntungkan korporasi yang ada di belakangnya, layaknya seperti Gojek.

"Bukti yg lebih jelas lagi dana POP sebesar 20 M dr APBN tiap tahun akan mengalir ke Yayasan milik Korporasi yg justru wajib memberikan konstribusi CSR ke publik. publik perlu tahu tentang ini," demikian tulis pemilik akun tersebut.

Baca Juga: Raup Miliaran Rupiah, Berikut 5 Deretan Youtuber Indonesia dengan Penghasilan Tertinggi

Faktanya, saat Nadiem Makarim menerima jabatan sebagai Mendikbud pada tahun 2019, beliau telah mundur dari jabatannya sebagai CEO Gojek.

Sementara itu, PJJ diterapkan pada masa pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia. Karena menurut Nadiem, sekolah dan kampus memiliki potensi sebagai klaster penularan Covid-19.

Lebih lanjut, Nadiem Makarim juga mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki rencana untuk meneruskan pendidikan jarak jauh jika pandemi telah mereda.

"Pembelajaran tatap muka adalah model pembelajaran terbaik yang tidak bisa digantikan," kata Nadiem dikutip Pikiranrakyat-Cianjur.com dari Antara.

Mengenai Program Organisasi Penggerak (POP), Nadiem memastikan Putera Sampoerna Foundation bersama Tanoto Foundation akan menggunakan pembiayaan mandiri, tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).***