Network
PR CIANJUR – Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha memastikan WNI di Myanmar aman dan baik-baik saja.
Pernyataan tersebut menyusul informasi yang berkaitan dengan situasi di Myanmar kembali memanas setelah adanya penangkapan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.
“Aman ya. Mayoritas WNI bekerja di sektor migas (minyak dan gas), pabrik, industri garmen, dan anak buah kapal (ABK),” kata Judha Nugraha di Jakarta, Senin 1 Februari 2021.
Baca Juga: Ada Nama Rizky Febian, Berikut Daftar Lengkap Para Pemenang TikTok Awards Indonesia 2020
Judha Nugraha menginformasikan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Rangoon, Myanmar telah memberikan instruksi kepada sekitar 500 WNI di sana agar tetap tenang dan menghubungi kontak KBRI Rangoon apabila nanti situasi semakin memburuk.
Dilansir Pikiranrakyat-Cianjur.com dari PMJ News, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mendesak semua pihak di sana untuk menahan diri.
“Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai masalah yang ada. Sehingga situasi tidak semakin memburuk,” demikian pernyataan resmi Kemlu.
Baca Juga: PT Bank Syariah Indonesia Resmi Didirikan, Harapan Jokowi: Bisa Bantu Ekonomi Masyarakat RI
Indonesia mengingatkan Myanmar untuk berpedoman kepada prinsip dalam Piagam ASEAN, di antaranya komitmen kepada hukum, pemerintahan yang baik, prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang taat konstitusi.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sendiri membuat thread khusus mengenai situasi terkini di Myanmar ini lewat akun Twitter-nya.
Indonesia Mendesak Semua Pihak di Myanmar untuk Menahan Diri
1. Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar. pic.twitter.com/nrzITaY5Fj— MoFA Indonesia (@Kemlu_RI) February 1, 2021
"Indonesia Mendesak Semua Pihak di Myanmar untuk Menahan Diri.
1. Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar.
2. Indonesia mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, diantaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.
3. Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.
4. Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk."
Baca Juga: 3 Narapidana Teroris Meninggal karena Sakit, Alami Psikotik Akut hingga Gagal Napas
Saluran komunikasi sendiri diblokir di sana serta semua jadwal penerbangan dibatalkan oleh militer yang mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan terpilih lewat pemilu.
Mereka juga mengumumkan berdirinya pemerintahan darurat untuk masa setahun ke depan.
Junta militer juga meminta kedaulatan sepenuhnya diberikan kepada kepala angkatan bersenjata Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.***
Artikel Rekomendasi