Network
Park Won-gon, seorang profesor studi Korea Utara di Ewha Womans University, menyatakan pandangan yang sama, mengutip sikap suam-suam kuku pemerintahan Joe Biden tentang isu-isu mengenai Korea Utara.
"Jika konfrontasi antar-Korea meningkat, pihak AS kemungkinan akan mendesak Korea Selatan dan Korea Utara untuk menahan diri agar situasi dapat terkendali," katanya.
Bersamaan dengan janji-janji utama serangan pre-emptive dan penyebaran THAAD, pemerintahan Yoon juga menginginkan kehadiran permanen aset strategis AS di semenanjung yang telah ditanggapi keras oleh rezim Korea Utara.
Bulan lalu, Yoon mengirim delegasi konsultasi kebijakan ke Washington, di mana mereka membahas masalah tersebut dengan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan. Aset strategis mengacu pada pembom jarak jauh, kapal selam bertenaga nuklir dan kapal induk.
Dalam hal itu, pemerintah berusaha untuk mengaktifkan kembali pertemuan rutin Extended Deterrence Strategy and Consultation Group (EDSCG), sebuah mekanisme konsultatif tingkat tinggi untuk mencapai denuklirisasi Korea Utara melalui pencegahan yang teguh, yang terakhir bertemu pada Januari 2018.
Baca Juga: 7 Tom and Jerry Versi Idola Kpop, Ada Jin - Jungkook BTS dan Taeyong - Doyoung NCT
Pencegahan yang diperpanjang mengacu pada komitmen untuk menggunakan senjata nuklir untuk mencegah serangan terhadap sekutu.
AS telah memberikan pencegahan diperpanjang atau payung nuklir ke Korea Selatan sejak menghapus semua aset nuklirnya dari semenanjung pada tahun 1991.
Namun, penempatan permanen aset strategis AS dapat ditolak oleh Washington karena masalah tersebut telah dibahas antara kedua negara untuk waktu yang lama tanpa kemajuan apa pun, karena AS juga memperhatikan kemungkinan reaksi balik dari Korea Utara atau China.
Presiden Biden dijadwalkan mengunjungi Seoul minggu depan, dan dia telah meminta untuk bertemu dengan mantan Presiden Moon Jae-in selama masa tinggalnya selama tiga hari, yang dianggap "belum pernah terjadi sebelumnya."
Artikel Rekomendasi