Network
/photo/2020/09/22/3282077170.jpg)
Adapun beberapa keluhan yang disampaikan oleh para Kades ini, lanjut Pipin, pertama terkait dana asuransi bagi Purnabakti Kades yang sampai sekarang masih saja belum bisa dicairkan.
Kedua soal penghasilan tetap dan tunjangan aparatur desa yang belum naik, dan ketiga soal kenaikan BPJS ketenagakerjaan yang harus disesuaikan dengan UMR Kabupaten.
"Maksud kedatangan kami ke sini, tiada lain ingin menyampaikan sejumlah permasalahan yang dialami oleh para kades. Sekaligus ingin meminta kejelasan mengenai waktu pelaksanaan Pilkades serentak," ujarnya kepada Anggota DPRD dan pejabat DPMD Kab. Sumedang yang ikut menghadiri audensi tersebut.
Baca Juga: Toyota Kijang Innova G Bensin Tahun 2007 Kondisi Baik Buka Harga Rp40 Jutaan, di Sini Tempatnya
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sumedang Asep Kurnia, saat itu juga langsung meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa supaya dapat menindaklanjuti berbagai keluhan yang disampaikan para kades.
"Kalau untuk Pilkades Serentak itu sudah clear. Pelaksanaannya menunggu Pilkada serentak 2020 usai," kata Asep.
Adapun mengenai permohonan peningkatan kesejahteraan bagi aparatur desa, Asep Kurnia juga, telah meminta DPMD supaya segera melakukan kajian, dan diharapkan selalu berkoordinasi dengan DPRD sejauh mana peluang-peluangnya.
Baca Juga: Krisis Pangan di Timor Leste, Kelabui Petani hingga singgung Mi Instan dari Indonesia
"Buatkan segera kajiannya, mudah-mudahan masih memungkinkan untuk dinaikan. Dengan seperti itu, diharapkan kinerja aparatur desa juga bisa lebih meningkat," ujarnya.***(Taufik Rochman/Kabar Priangan)
Artikel Rekomendasi