Apdesi Kabupaten Sumedang Serempak Datangi Gedung DPR, Tagih Janji Bupati

PR CIANJUR - Serempak datangi gedung DPRD Sumedang, Jawa Barat, puluhan Kepala Desa (kades) yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sumedang untuk menyampaikan beberapa hal.

Sekian banyak keluhan yang disampaikan tersebut, para kades juga, sempat menyebut-nyebut soal janji Bupati terkait rencana bantuan kendaraan oprasional bagi para kades.

Karena menurut para kades, Bupati Sumedang sebelumnya sempat berjanji akan memberikan bantuan kendaraan oprasional kepada para kades.

Baca Juga: Lihat Merchant Baru ShopeePay Minggu ini untuk Sambut Gajian

Namun kenyataannya, sudah hampir dua tahun masa kepemimpinannya ternyata janji tersebut masih saja belum direalisasikan, sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya pada artikel "Ramai-ramai Datangi Gedung DPRD, Apdesi Tagih Janji Bupati Sumedang".

"Sampai sekarang desa belum pernah mendapatkan kendaraan operasional dari Pemda Kabupaten Sumedang. Padahal, Pa Bupati pernah berjanji kepada kami. Desa memang pernah menerima bantuan kendaraan operasional, tapi itu bantuan dari Provinsi Jabar, dan itupun sudah lama," kata Sekretaris DPC Apdesi Kab. Sumedang, Pipin Rifin A, saat menyampaikan keluhannya kepada Anggota Komisi I DPRD Kab. Sumedang di Ruang Paripurna.

Untuk itu, kata Pipin, melalui audensi ini, para wakil rakyat diharapkan dapat menyampaikan berbagai keluhan para kades ini kepada Pemda Kab. Sumedang, dalam hal ini Bupati Sumedang.

Baca Juga: Hari Kedua KBM Tatap Muka di Pangandaran, Tiga Sekolah Kembali Ditutup Karena Ada Kasus Covid-19

Sekaligus membantu mencarikan solusi agar permasalahan yang dialami para kades ini, dapat terselesaikan.

Adapun beberapa keluhan yang disampaikan oleh para Kades ini, lanjut Pipin, pertama terkait dana asuransi bagi Purnabakti Kades yang sampai sekarang masih saja belum bisa dicairkan.

Kedua soal penghasilan tetap dan tunjangan aparatur desa yang belum naik, dan ketiga soal kenaikan BPJS ketenagakerjaan yang harus disesuaikan dengan UMR Kabupaten.

"Maksud kedatangan kami ke sini, tiada lain ingin menyampaikan sejumlah permasalahan yang dialami oleh para kades. Sekaligus ingin meminta kejelasan mengenai waktu pelaksanaan Pilkades serentak," ujarnya kepada Anggota DPRD dan pejabat DPMD Kab. Sumedang yang ikut menghadiri audensi tersebut.

Baca Juga: Toyota Kijang Innova G Bensin Tahun 2007 Kondisi Baik Buka Harga Rp40 Jutaan, di Sini Tempatnya

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sumedang Asep Kurnia, saat itu juga langsung meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa supaya dapat menindaklanjuti berbagai keluhan yang disampaikan para kades.

"Kalau untuk Pilkades Serentak itu sudah clear. Pelaksanaannya menunggu Pilkada serentak 2020 usai," kata Asep.

Adapun mengenai permohonan peningkatan kesejahteraan bagi aparatur desa, Asep Kurnia juga, telah meminta DPMD supaya segera melakukan kajian, dan diharapkan selalu berkoordinasi dengan DPRD sejauh mana peluang-peluangnya.

Baca Juga: Krisis Pangan di Timor Leste, Kelabui Petani hingga singgung Mi Instan dari Indonesia

"Buatkan segera kajiannya, mudah-mudahan masih memungkinkan untuk dinaikan. Dengan seperti itu, diharapkan kinerja aparatur desa juga bisa lebih meningkat," ujarnya.***(Taufik Rochman/Kabar Priangan)