Network
JENDELA CIANJUR - Wacana penundaan Pemilu 2024 mendapatkan mendapatkan tanggapan beragam baik yang pro dan kontra.
Bahkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohammad Sohibul Iman menanggapi wacana penundaan Pemilu 2024 serta penambahan masa jabatan Presiden.
Bila hal itu terjadi dan disetujui, Sohibul Iman menyesalkan dan menyebut sebagai kemunduran bagi demokrasi Indonesia.
“Jika Pemilu 2024 diundur dan jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang, ini akan jadi contoh bagi presiden-presiden berikut untuk dengan seenaknya mengamandemen konstitusi sesuai kepentingannya,” ungkap Iman dikutip dari unggahan Twitter pribadinya, Minggu 27 Februari 2022.
Lalu Iman mengungkapkan kondisi tersebut akan membuat demokrasi di Indonesia akan semakin sulit.
Dirinya pun berharap kepada para elite politik untuk tidak bermain-main dengan konstitusi bahkan sampai merubahnya.
Baca Juga: Ketum PAN Zulkifli Hasan Setuju Penundaan Pemilu 2024 yang Digagas Cak Imin, Alasannya Ada 5 Point!
“Ini membuat demokrasi kita makin sulit konsolidasi. Bisa jadi kita terjebak pada failed state. Semoga kita tidak main-main,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengajukan usulan agar Pemilu 2024 ditunda 1 hingga 2 tahun. Hal ini dikarena untuk momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.
Alasan Muhaimin, pandemi COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun mengakibatkan stagnasi, bahkan penurunan perekonomian nasional.
"Saya menerima para pelaku UMKM, pebisnis, dan analis ekonomi dari berbagai perbankan, banyak masukan penting, intinya prospek ekonomi kita pascapandemi. Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan Pemilu 2024 itu ditunda 1 atau 2 tahun," kata Muhaimin beberapa hari lalu.
Diakui Muhaimin, bahwa para pelaku usaha memberikan masukan penting, terutama memasuki tahun 2022 sangat optimistis dan memiliki kecenderungan positif yang luar biasa.
Mereka memperkirakan akan banyak momentum ekonomi untuk pemulihan terhadap dua tahun pandemi yang tidak efisien.
Dari masukan para pakar dan hasil kunjungannya ke berbagai daerah, lanjut dia, mengalami masa-masa dua tahun dibilang inefisien karena pandemi dan stagnasi kegiatan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat, terutama yang paling terpukul adalah UMKM yang mengalami masa sulit.
Baca Juga: Menag Yaqut Bandingkan Adzan Dengan Gonggongan Binatang, Ustadz Adi Hidayat Ajak Taubat Nasuha
Selain UMKM, kata Muhaimin Iskandar, juga sosial, pendidikan, dan politik yang mengalami stagnasi selama 2 tahun.
Menurut dia, prospek pertumbuhan ekonomi yang sangat positif ke depan tidak boleh diabaikan sehingga Pemilu 2024 yang rencananya pada tanggal 14 Februari 2022 jangan sampai mengganggu prospek ekonomi yang sudah berlangsung cukup baik saat ini.
Ia menilai pelaksanaan pemilu biasanya ada tiga kondisi, yakni: pertama, para pelaku ekonomi itu melakukan pembekuan, menunggu, dan menghentikan agresivitas ekonomi.
Kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan biasanya mengakibatkan ketidakpastian ekonomi sehingga mengganggu suasana dan momentum perbaikan ekonomi yang sangat bagus, apalagi pasca-G20.
Ketiga, lanjut dia, pemilu juga dikhawatirkan bisa terjadi eksploitasi ancaman konflik.
Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu, Pemilu 2024 ditunda 1 tahun atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang. "Kemudian tidak terjadi pembekuan ekonomi untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun pandemi," tegasnya. ***
Artikel Rekomendasi