PR CIANJUR - Di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda ini, pembelajaran jarak jauh merupakan suatu keharusan demi mencegah penyebaran virus corona, terutama bagi sekolah yang masih berada di zona yang dilarang untuk menggelar pembelajaran tatap muka.
Hal ini pula yang menjadi pemikiran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam membuat inovasi pembelajaran jarak jauh.
Salah satu media utama dalam pembelajaran jarak jauh adalah melalui jalur internet atau daring.
Baca Juga: Tahun Ajaran Baru, Madrasah Gunakan Kurikulum Baru PAI Berdasarkan Keputusan Kemenag
Dikutip Pikiranrakyat-Cianjur.com dari laman resmi Pemprov Jabar, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar), Dedi Supandi mengatakan bahwa siswa yang melaksanakan pembelajaran online harus dibantu dengan kuota internet.
Hal tersebut berdasarkan survei pendapat orang tua dan murid terkait pembelajaran online.
Menurutnya, dari survei tersebut orang tua mengeluhkan beban biaya internet untuk anak yang menjadi salah satu biaya pengeluaran dalam keluarga.
Orang tua juga keberatan harus selalu mendampingi anak saat belajar daring, karena harus bekerja.
Sementara anak-anak mengeluhkan banyaknya tugas yang harus diselesaikan di rumah dan materi pembelajaran yang monoton kurang menarik.
Baca Juga: Cek Fakta: Indomaret Dikabarkan Bagikan Voucher Gratis Senilai Rp 2 Juta untuk Pelanggan
Atas keluhan-keluhan itu maka kami memutuskan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SPP gratis tingkat SMA/SMK yang mulai tahun ajaran baru tahun ini sebagian bisa diperuntukan untuk membantu kuota internet siswa.
"Teknisnya sekolah yang menentukan. Tapi dana yang bisa dipakai berkisar antara Rp 140.000 hingga Rp 150.000 per bulan," ujar Dedi.
Selain itu, Dedi juga menemukan adanya wilayah di Jabar yang masih belum bisa melaksanakan pembalajaran daring karena masalah lokasi atau blankspot.
Menurut Dedi, ada 1.300 titik terutama di Jabar bagian Selatan yang masih banyak ditemukan wilayah blankspot.
Baca Juga: Kontroversi Tuntutan Penyerang Novel Baswedan, Tim Advokasi Minta Jokowi Bentuk TGPF
Sebagi solusinya, Disdik Jabar akan mengirimkan modul pembelajaran melalui PT Pos. Sebab meski diberikan dana untuk membeli kuota internet, tidak akan digunakan karena tidak ada sinyal.
"Setelah kita hitung, 80 persen bisa daring, 20 persen ini yang harus dikirim modulnya lewat pos. Jadi selain daring, juga kita laksanakan luring, guru datang ke siswa," katanya.
Selain itu, Kemendikbud juga telah meluncurkan program pendidikan melalui stasiun televisi TVRI. Nadiem Makarim mengatakan pihaknya melakukan ini demi menjangkau kelompok masyarakat yang tak memiliki akses terhadap internet.***