PR CIANJUR – Biaya kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) masih menjadi kendala sampai saat ini.
Hal tersebut diutarakan oleh Chief of Party USAID Health Financing Activity (HFA) Prof Hasbullah Thabrany.
“Meskipun program JKN telah secara signifikan meningkatkan akses layanan kesehatan di faskes milik pemerintah maupun milik swasta, namun masih banyak tantangan di lapangan. Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) juga belum mendapat pendanaan yang memadai,” kata Hasbullah Thabrany.
Dilansir Pikiranrakyat-Cianjur.com dari Antara, Jumat 26 Maret 2021, Hasbullah Thabrany mengatakan pembelian jasa kesehatan di luar pembiayaan pribadi dari penduduk Indonesia masih tinggi, berada di angka 31,8 persen dari belanja produk kesehatan tahun 2017.
Di samping itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memberikan batas maksimal pembelian jasa kesehatan di luar dompet pribadi adalah 20 persen. Pembelian jasa kesehatan di Indonesia sendiri terhitung masih rendah, hanya unggul dari Kamboja, Myanmar, dan Laos di Asia Tenggara.
Hasbullah Thabrany melanjutkan, saat ini pemerintah terus menggenjot efektivitas dan efisiensi dari jaminan perlindungan kesehatan. Selain itu akses kesehatan merata tanpa pandang bulu, dan hasil pelayanan kesehatan juga turut diperhatikan.
Baca Juga: Resmi! Pemerintah Akhirnya Larang Mudik Lebaran Tahun 2021
Pemerintah memberikan program prioritas untuk penyakit TBC (Tuberkulosis), HIV, dan kesehatan ibu beserta anaknya.
“Untuk itu dalam program JKN juga perlu mengembangkan model belanja kesehatan strategis dimulai pada area-area layanan seperti KIA, TB, dan HIV,” ucap Hasbullah Thabrany.
Di sisi lain, Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti turut memberikan pandangannya.
Ali Ghufron menyatakan biaya persalinan di rumah sakit yang dibantu oleh JKN-KIS cukup tinggi rasionya dibandingkan dengan pembiayaan reguler.
Dia juga mengatakan hal itu perlu inovasi lebih jauh untuk meratakan pembelian jasa kesehatan di layanan, sarana, maupun prasarana.
“Kami harapkan belanja strategis kesehatan, khususnya di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dapat segera kita implementasikan. Bagaimana kita mengoptimalkan dana kapitasi agar lebih tepat biaya dan tepat mutu,” kata Ali Ghufron.
“Bukan malah cenderung pada penurunan kualitas layanan dari apa yang sebenarnya diharapkan dari dana kapitasi. Kita bisa mulai pada area-area tersebut, namun ke depan dikembangkan pada area layanan lainnya,” ucap Ali Ghufron.***