Network
PR CIANJUR - Melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2021.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan keputusan resmi mengenai besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten.
Besaran upah minimum tiap Kota/Kabupaten berbeda, begitupun statusnya di 2021 mendatang, ada yang naik nakun ada pula wilayah yang tetap besarannya.
Baca Juga: Hingga 24 November 2020, Angka Kasus Positif Covid-19 di Amerika Serikat Telah Sentuh 12 Juta Jiwa
Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) ialah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur, seperti diberitakan Pikiran Rakyat Sumedang pada artikel "Berikut Rincian Lengkap Besaran UMK 2021 pada Tiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat".
Dilansir Pikiran Rakyat Sumedang dari Antara pada Selasa, 24 November 2020, disebutkan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Setiawan Wangsaatmaja di Bandung pada Minggu, 22 November 2020 mengatakan Gubernur Ridwan Kamil telah menandatangani keputusan UMK Jabar pada Sabtu, 21 November 2020 dan akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021 mendatang.
Untuk tahun 2021 mendatang, wilayah Kabupaten Karawang masih memiliki besaran upah tertinggi di Jabar dengan angka Rp4.798.312,00 (Rp4.594.324,54 di 2020), sedangkan wilayah Kota Banjar masih berada di angka terendah yakni Rp1.831.884,83 (sama seperti UMK 2020).
"Ada 17 kabupaten/kota yang memang ada kenaikan (UMK) dan itu pun didasarkan kepada inflasi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota," ujar Setiawan.
Baca Juga: Berikut Jadwal Samsat Keliling, Samsat Gendong, dan Samsat Masuk Desa Kabupaten Cianjur
Artikel Rekomendasi