PR CIANJUR - Saat kegiatan penyampaian laporan Ombudsman RI Tahun 2020 lalu, Presiden Joko Widodo meminta publik mengkritik pemerintah.
Namun pernyataan Jokowi itu, tidak disepakati oleh Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Hendrawan. Di samping itu sejumlah publik mengatakan bahwa pernyataan itu merupakan jebakan.
Meskipun Hendrawan menampik pernyataan Presiden Jokowi itu, tetapi dia juga berharap kepada publik untuk menyampaikan kritiknya kepada pemerintah secara jujur, sesuai fakta, dan didukung data.
Kritik yang objektif itu, nantinya diharapkan dapat menjadi asupan penting bagi pembuat kebijakan publik, sebagaimana yang diucapkan Hendrawan di Jakarta, Sabtu, 13 Februari 2021.
“Kritik yang objektif, jujur, didukung data, justru menjadi masukan vital bagi perbaikan kebijakan publik,” kata Hendrawan.
Di samping itu, dia juga mengkhawatirkan bahwa pengkritik menyebarkan kebohongan, ujaran kebencian, dan memutarbalikkan fakta.
Pasalnya, di tengah masyarakat majemuk dengan literasi yang beraneka, hoaks bergerak lebih cepat itu berbahaya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Cianjur.com dari Antara.
Baca Juga: 6 Fakta Menarik Usai Manchester City Sukses Pecundangi Tottenham Hotspur 3-0
Dia menyarankan kepada masyarakat atau pihak-pihak tertentu untuk tidak berprasangka buruk terlebih dahulu, cobalah pahami terlebih dahulu, serta cari fakta yang sebenarnya sebelum melayangkan kritik.
Dalam pengakuannya, dia tidak pernah ada masalah yang membuntutinya, selama dia memberikan kritik kepada pemerintah.
Orang yang membangun opini menyesatkan untuk kepentingan suatu gerakan dan memutarbalikkan fakta, akan ditangkap oleh pihak kepolisian sekaligus dapat dijerat hukum yang berlalu.
“Bahkan yang saya amati, gerakan itu mengarah kepada hal yang membahayakan eksistensi negara bangsa,” kata Hendrawan.
Baca Juga: Liverpool Tunduk dari Leicester City 3-1, Mohamed Salah dan Alisson Becker Jadi Sorotan
Mengkritik akan dihargai jika atas dasar ideologi Pancasila. Oleh karena itu, sebelum melayangkan kritik, juga harus memahami ideologi pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
Kritik dengan cara yang baik juga didukung oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Menurutnya kritik yang baik berfungsi untuk membangun kontrol (check and balances) antara parlemen, pemerintah, dan yudikatif.
“Dengan demikian, akan tercipta check and balances antara pemerintah, parlemen, dan juga yudikatif, bukan asal mengkritik,” ujar Azis.
Banyaknya kritik kepada pemerintah adalah hal yang biasa, seperti yang Azis lihat di media. Namun yang terpenting kritik harus objektif, dengan isi yang membangun.
Media sebaiknya digunakan sebagai penyalur ide-ide positif, kritik yang sesuai fakta, dan memberi manfaat bagi pemerintah dan orang lain.
“Sampaikan kritik yang membangun dengan mempertimbangkan aspek etika, tata krama, fakta dan data. Meski, medianya bisa menggunakan apa saja,” ujar Azis mengakhiri.***