PR CIANJUR – Pemerintah Pusat menyatakan bahwa kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2021 sebanyak 1,3 juta orang.
"Pemerintah sudah menentukan kebutuhan ASN secara total pada tahun 2021. Jika tidak ada kebijakan lain yang bersifat darurat, (kebutuhan) sejumlah sekitar 1,3 juta orang," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin 1 Maret 2021.
Jumlah 1,3 juta orang itu menurut Tjahjo Kumolo terdiri dari 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 189 ribu formasi untuk Pemerintah Daerah, dan 83 ribu bagi Pemerintah Pusat.
Khusus formasi guru, Tjahjo melanjutkan, skema itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk seluruh wilayah Indonesia.
"Program itu untuk menyelesaikan kekurangan tenaga guru yang selama ini diisi oleh tenaga honorer," kata Tjahjo Kumolo dikutip Pikiranrakyat-Cianjur.com dari Antara.
Guru yang ingin menjadi bagian dari tersebut, diharuskan sudah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.
Sebanyak 189 ribu orang kebutuhan ASN di Pemda terdiri dari 70 ribu PPPK jabatan nonguru, serta 119 ribu jabatan CPNS pegawai teknis.
Baca Juga: Lakukan Cara Sederhana Berikut untuk Dapatkan Tubuh yang Bugar di Sela-sela Kesibukan Bekerja
Di tingkat pemerintah pusat, Tjahjo Kumolo melanjutkan penjelasannya. 83 ribu formasi ASN pusat terdiri dari 50 persen tenaga PPPK, dan 50 persen CPNS lainnya sesuai kebutuhan instansi masing-masing.
"Mengenai waktu pengumuman, itu akan dilakukan pada bulan Maret setelah pembagian untuk masing-masing instansi selesai," ujar Tjahjo Kumolo.
Kemendikbud pastikan formasi guru tetap ada
Sebelumnya, diberitakan bahwa Kemendikbud menyatakan formasi guru akan tetap ada dalam penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021 ini.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Iwan Syahril menyatakan formasi CPNS guru akan tetap ada. Namun, tahun 2021 ini pemerintah fokus terlebih dahulu kepada guru PPPK.
Baca Juga: Kandaskan Sheffield United 2-0, Liverpool Berhasil Hentikan Tren Negatif Mereka di Liga Inggris
PPPK sendiri ditekankan bagi mereka para guru honorer dan juga lulusan dari pendidikan profesi guru. Selanjutnya, jika terpilih menjadi guru PPPK, kinerja mereka akan dinilai dan dipertimbangkan menjadi bagian daripada CPNS.
“Kami mendorong para guru honorer serta lulusan Pendidikan Profesi Guru melamar menjadi guru PPPK. Kinerja yang baik sebagai guru PPPK nantinya akan menjadi pertimbangan penting jika guru PPPK yang bersangkutan melamar menjadi CPNS,” kata Mendikbud Nadiem Anwar Makarim.***