PR CIANJUR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana lakukan pengadaan mobil dinas senilai Rp 5,4 miliar.
Hal tersebut tentu saja menjadi sorotan berbagai pihak.
Sebelumnya, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pun ternyata telah menyetujui anggaran KPK ini.
Baca Juga: Dibunuh saat Lindungi Sang Ibu, Ustaz Abdul Somad Sebut Rangga Wafat dalam Keadaan Syahid
Menanggapi hal tersebut, Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Syamsuddin Haris mengaku tidak mengetahui terkait usulan tersebut.
"Dewas (Dewan Pengawas KPK) sama sekali tidak tahu adanya usulan pembelian mobil dinas untuk pimpinan dan dewas tahun anggaran 2021," kata Syamsuddin Haris dalam keterangannya, Jumat 16 Oktober 2020.
"Siapa yang mengusulkan (pengadaan mobil dinas KPK) kita tidak tahu. Intinya, dewas (Dewas KPK) akan menolak mobil dinas tersebut," imbuhnya.
Baca Juga: Pandemi Covid-19 Diklaim Sudah Diramalkan Gatot Nurmantyo Sebelumnya Saat Masih Menjadi Panglima TNI
Hal senada disampaikan Anggota Dewas KPK Albertina Ho, sebab tidak pernah mengikuti pembahasan di internal KPK soal rencana pengadaan mobil dinas tersebut.
"Seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Dewas (Tumpak Hatorangan Panggabean), dewas tidak pernah mengikuti pembahasan di internal KPK mengenai hal ini (pengadaan mobil dinas KPK,” kata Albertina.
Pegadaan mobil dinas mewah ini rencananya akan digunakan untuk lima pimpinan KPK dalam anggaran KPK 2021, sebagaimana diberitakan Zonajakarta.com dalam artike, "Picu Kontra Internal, Dewas KPK Tak Tahu-menahu Ada Usulan Mobil Dinas: Tidak Pernah Ikut Pembahasan".
Baca Juga: 5 Cara Bangkit Kena PHK di Masa Pandemi Covid-19, di Antaranya Asah Kemampuan
Berdasarkan informasi, mobil dinas Ketua KPK dianggarkan sebesar Rp 1,4 miliar dan empat Wakil Ketua KPK masing-masing Rp 1 miliar.***(Nika Wahyu/Zonajakarta.com)