PR CIANJUR - Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Ma'ruf Amin menumbuhkan berbagai perspektif di kalangan masyarakat pada satu tahun memimpin Indonesia.
Dari aktivis hingga para politikus negeri mengungkapkan pandangannya pada kinerja pemerintahannya.
Omnibus Law menjadi titik sumbu aksi masyarakat melakukan penolakan dengan berdemo dan turun ke jalanan.
Baca Juga: Indikator Politik Sebut Kualitas Demokrasi Menurun, Pemimpin Indonesia Lebih Suka Pakai Palu
Namun, kerap kali aksi unjuk rasa yang terjadi ditunggangi kerusuhan berimbas pada penangkapan sejumlah pihak yang dianggap sebagai provokator.
Dengan apa yang terjadi, secara tidak langsung aktivis hingga masyarakat sipil menilai adanya kemunduran dalam demokrasi yang dilihat dari beberapa indikator.
Akhirnya mereka menilai ada tindakan represif yang hadir dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Bersama dengan Najwa Shihab, hadir Politikus Partai Keadilan Sosial (PKS) Mardani Ali Sera menanggapi penilaian tersebut dari kacamatanya.
Baca Juga: Pihak Mat Solar Kecewa pada Putusan Hakim Soal Sengketa Tanah, Lawannya Lepas dari Tuntutan Hukum
Mardani Ali Sera mengatakan adanya perubahan yang terjadi pada sosok Jokowi sebagai seorang pemimpin negeri.
Pada kesempatan itu Mardani Ali membandingkan sosok Jokowi saat memimpin Solo sebelum menjadi Presiden.
"Saya mulai dari perubahan pak Jokowi, dulu waktu di Solo ketika beliau ingin mereformasi kualitas pasar dalognya bagus sekali, sehingga akhirnya masyarakat bisa nerima," ungkapnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Najwa Shihab yang tayang pada 22 Oktober 2020.
Politikus PKS itu mengaku sedih dengan sikap pak Jokowi saat ini terutama saat menghadapi para demonstran yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
Baca Juga: Anies Baswedan Umumkan 6 Fakta Tebet Eco Garden Jelang Revitalisasi Taman Tebet
"Sekarang ini saya sedih kalau pak Jokowi bilang 'kalau sampean gak setuju ya sampean ke MK'," ujarnya.
Lebih lanjut Mardani Ali mengungkapkan kekecewaannya pada sikap Jokowi yang tak ingin menemui para demonstran.
Seperti yang telah banyak diketahui pada tanggal 8 Oktober 2020 lalu aksi unjuk rasa terjadi di depan istana tetapi Presiden Jokowi tak berada di lokasi.
Lalu pada 20 Oktober 2020 lalu, aksi demonstrasi kembali terjadi namun yang menemui mahasiswa bukanlah Jokowi melainkan staf kepresidenan.
Baca Juga: Ekonom Ungkap Warisan Utang Indonesia, Tak Lihat Usia, Satu Orang Warga Indonesia Kena Rp20,5 Juta
Berkaca pada saat di Solo, ia mengungkapkan Jokowi turun langsung menemui masyarakat tanpa perlu adanya demo, seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com pada artikel "Tanggapi Soal Sikap Represif Pemerintah, PKS: Ada Perubahan dari Sosok Pak Jokowi".
"Ini demoloh sebelumnya waktu di Solo pak Jokowi gak perlu demo tapi mendatangi, jadi memang ada perubahan di sosok pak Jokowinya," katanya.
Mardani Ali mengungkapkan saat ini Jokowi tidak ingin ada kebisingan dan lebih mementingkan efisiensi serta efektivitas.
Hal tersebut dicerminkan dengan 'UU Omnibus Law' yang dikerjakan dengan antiklimaks.
Baca Juga: Amerika Serikat Jadi Negara Dengan Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi di Dunia Sampai 22 Oktober
"Undang-undang Omnibus Law salah satu yang menunjukkan 79 undang-undang digabung jadi satu cuma 64 dari pembahasan di dalam masa pandemi dengan antiklimaksnya harusnya tanggal 8 dimajukan tanggal 5 kemudian berkumpulan berbagai macam hal," tuturnya.
Menurut Mardani Ali ada hubungan antara perubahan sikap Joko Widodo dengan demokrasi yang terjadi di dalam negeri.
Politikus PKS itu mengungkapkan jika bagaimana pun negeri ini akan bergantung pada satu orang, yakni Jokowi sebagai pemimpin negara.
Meskipun Jokowi memiliki ribuan bawahan yang bertalenta dan terbaik di Indonesia tetapi secara keseluruhan semua bergantung kepada satu orang.
Baca Juga: Ini Cara Dapatkan Bonus Insentif Tambahan Dari Kartu Prakerja, Nominalnya Rp150 Ribu
"Keseluruhannya bergantung kepada satu orang (Jokowi), apa kata satu orang (Jokowi) ini akan menentukan," imbuhnya.
Mardani Ali Sera menuturkan jika saat ini Indonesia tengah menghadapi demokrasi yang tak seimbang.
"Oposisi dengan luar biasa kecil dan koalisi harusnya pak jokowi hadir menjad penyeimbang untuk menyehatkan demokrasi ini sebaliknya," pungkasnya.***(Rahmi Nurfajriani/Pikiran-Rakyat.com)