PR CIANJUR - Amerika Serikat (AS) pada tahun ini meminta izin pesawat pengawas maritim P-8 Poseidon mendarat dan mengisi bahan bakar di Tanah Air.
Proposal tersebut dilaporkan telah ditolak oleh pemerintah Indonesia.
Oleh empat pejabat senior Indonesia yang mengetahui permasalahan tersebut, penolakan yang dilakukan Indonesia itu disampaikan.
Baca Juga: Jelang MotoGP Teruel Alex Marquez Sebut Motor Honda Lebih Sulit Dikendalikan: Tidak Seperti Yamaha
Seperti diketahui, AS saat ini tengah bersitegang dengan rival ekonomi terbesar mereka yakni Tiongkok.
Adapun yang membuat kedua negara saat ini tidak memiliki hubungan baik disebabkan oleh perdagangan hingga hingga sengketa yang terjadi di Laut China Selatan.
Oleh sebab itu, negara yang dipimpin oleh Donald Trump ini gencar melakukan pendekatan ke beberapa negara Asia Tenggara. Indonesia menjadi salah satu negara yang dituju guna memperkuat hubungan pertahanannya.
Terkait hal itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi turut memberikan komentarnya.
Baca Juga: Susunan Sementara Pebalap MotoGP 2021, Dua Tim Masih Mencari Pebalap Kedua
"Kami tidak ingin terjebak oleh persaingan ini. Indonesia ingin menunjukkan bahwa kami siap menjadi partner Anda," kata Retno Marsudi, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Reuters.
Lebih lanjut, Menlu Retno mengatakan bahwa Indonesia tak ingin memihak dalam konflik dan khawatir dengan meningkatya ketegangan di antara Beijing dan Washington itu.
Upaya yang dilakukan AS maupun Tiongkok untuk mendapat pengaruh dari Asia Tenggara membuat Indonesia terkejut, lantaran Indoesia memiliki kebijakan luar negeri netral (non blok) yang sudah lama ada.
Negeri ini (Indonesia) tidak pernah mengizinkan terdapat militer asing yang beroperasi di wilayah teritorial mereka.
Baca Juga: Takaaki Nakagami Tandatangani Kontrak Panjang, Tahun Depan di LCR Honda Bersama Alex Marquez
P-8 Poseidon memainkan peran sentral dalam mengawasi aktivitas militer Tiongkok di Laut China Selatan, yang sebagian besar diklaim oleh Tiongkok sebagai wilayah kedaulatannya.
Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia melakukan klaim tandingan atas perairan yang kaya akan sumber daya alam itu, yang mana merupakan wilayah yang dilalui perdagangan senilai 3 triliun dolar setiap tahunnya.
Indonesia juga bukan penuntut resmi wilayah tersebut, namun menganggap sebagian wilayah Laut China Selatan juga sebagai milik Indonesia, sebagaimana diberitakan Pikiran Rakyat Depok pada artikel "AS Minta Izin Daratkan Pesawat Pengawas di RI, Menlu: Kami tak Ingin Terjebak oleh Persaingan Ini".
Terlepas dari kedekatan strategis antara AS dan negara-negara Asia Tenggara dalam mengekang teritorial Tiongkok, Dino Patti Djalal, mantan duta besar (Dubes) Indonesia untuk AS, mengatakan kebijakan anti-Tiongkok yang sangat agresif dari AS telah membuat Indonesia dan kawasan itu ketakutan.
Baca Juga: Plat Nomor Motor Listrik Sengaja Diberi Pembeda Agar Mudah Dikenali
"Itu terlihat tidak pada tempatnya. Kami tidak ingin tertipu untuk melakukan kampanye anti-Tiongkok. Tentu saja kami mempertahankan kemerdekaan kami, tetapi ada keterlibatan ekonomi yang lebih dalam dan Tiongkok sekarang menjadi negara paling berpengaruh di dunia bagi Indonesia," katanya.
Baru-baru ini, AS memang menggunakan pangkalan militer di Singapura, Malaysia, dan Filipina untuk mengoperasikan penerbangan P-8 Poseidon di atas Laut China Selatan.
Dilaporkan, Tiongkok pada tahun ini telah meningkatkan latihan militer. Sedangkan, AS meningkatkan tempo operasi navigasi, penyebaran kapal selam, dan penerbangan pengawasan.***(Ramadhan Dwi Waluya/Pikiran Rakyat Depok)