Network
PR CIANJUR – Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati proses hukum di KPK yang sedang berlangsung terhadap salah satu pejabat tinggi negara.
“Kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional,” kata Jokowi pada Rabu siang 25 November 2020 di Istana Negara, Jakarta, dikutip Pikiran Rakyat Cianjur dari laman Setneg.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Air.
Baca Juga: Cari Promo Gajian? Serbu Promo Fantastis dari Shopee Gajian Sale!
“Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Jokowi melanjutkan.
Sebagaimana diketahui Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) pada Rabu dinihari tadi.
“Kita di Istana belum bisa berkomentar. Arahan pimpinan, menunggu perkembangan di KPK seperti apa,” ucap Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan, Dony Gahral.
“Kita belum bisa berkomentar. Tunggu satu hari, setelah jelas status dari KPK seperti apa baru kira berkomentar. Ini kan masih pemeriksaan toh,” ucap Dony lagi, seperti dikutip dari PMJ News.
Baca Juga: KPK Kembalikan 4 Aset Senilai Rp56,48 Miliar ke 3 Lembaga Negara
KPK menangkap Edhy Prabowo atas dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur. Hingga saat ini Edhy Prabowo yang ditangkap bersama keluarga dan beberapa pegawai kementeriannya masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Edhy dan beberapa orang lainnya untuk ditangkap.
Tanggapan soal tertangkapnya Edhy Pabowo datang dari Gedung Parlemen. Anggota DPR RI Komisi IV Bambang Purwanto ikut angkat bicara.
Dirinya mengungkapkan pihak legislatif sudah memperingatkan mitra kerjanya, Edhy Prabowo agar berhati-hati dalam mengekspor benih lobster atau benur.
Mekanisme mengekspor benih lobster itu memerlukan tata kelola yang cermat dan hati-hati. Karena itu hal yang tidak biasa dilakukan.
Baca Juga: Untuk Kesekian Kalinya, Paus Sperma Terdampar di Perairan Indonesia
“Di era keterbukaan ini, semua bisa memantau setiap kebijakan. Dan, di Komisi IV (DPR) sudah sering kami ingatkan (Edhy Prabowo)," tutur Purwanto.
Negara produsen lobster seperti Indonesia harus memerhatikan semangat budi daya masyarakat sekaligus menambah kesejahteraan nelayan.
"Jadi unsur kehati-hatian, baik dalam menjaga kelestarian lobster itu sendiri, juga mekanisme atau tata kelola harus cermat dan hati-hati," ujar Purwanto selanjutnya.***
Artikel Rekomendasi