Network
PR CIANJUR – Beberapa minggu terakhir ini pemerintah kembali membuka Program Kartu Prakerja.
Program yang ditujukan untuk membantu korban pemutusan kerja akibat pandemi Covid-19 ini sudah berlangsung 14 gelombang.
Dalam rapat kerja dengan komisi IX DPR RI, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut ingin mengusahakan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di luar negeri mendapat kuota untuk mengikuti pelatihan kartu Prakerja.
Baca Juga: Link Live Streaming Real Madrid vs Atalanta: Mampukah Pasukan Gasperini Balikan Keadaan?
“Keinginan kami untuk mendapatkan alokasi atau kuota bagi CPMI belum terpenuhi, dan kami dijanjikan oleh Pak Menko Perekonomian bisa dimungkinkan di semester kedua tahun 2021,” ujarnya yang dikutip Pikiranrakyat-Cianjur.com dari ANTARA.
Program kartu prakerja semester kedua ini, yang diadakan pemerintah menjadi salah satu bantuan sosial untuk pekerja yang terdampak Covid-19.
Menurut Menaker Ida Fauziyah jika CPMI mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program prakerja ini maka balai pelatihan kerja luar negeri (BLKLN) akan menjadi lembaga pelatihan kerja (LPKS) swasta yang menyelenggarakan pelatihan.
Baca Juga: Mudik Tahun 2021 Tidak Dilarang, Menhub: Kami akan Atur Mekanisme Mudik Secara Ketat
Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Tatang Budie Utama menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Manajemen pelaksana Kartu Prakerja.
Menurut Tatang pelatihan secara daring di masa pandemi ini belum terlalu sesuai untuk CPMI.
Namun demikian, ia akan membahas lagi mengenai hal ini karena CPMI juga perlu mendapatkan pelatihan.
Baca Juga: Sederhana, Berikut 5 Perawatan untuk Kulit Wajah Berjerawat
“Tapi, mungkin untuk kedepannya perlu dibicarakan lebih lanjut, karena ada kaitan dengan skilling, reskilling, dan upskilling yang memang perlu untuk CPMI agar mendapatkan pelatihan,” ujar Tatang.***
Artikel Rekomendasi