Sisakan Demokrat dan PKS sebagai Oposisi, Pengamat: Kritik Harus, untuk Koreksi Kebijakan yang Nyeleneh

PR CIANJUR - Pengamat politik menilai, keberadaan dan peran oposisi sangat penting dalam demokrasi demi mencegah pemerintah bertindak secara otoriter.

Pernyataan tersebut disampaikan Harist Hijrah Wicaksana yang merupakan pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung.

"Pemerintahan otoriter itu tentu pemerintahan yang tidak demokratis," kata Harist dikutip Pikiranrakyat-cianjur.com.

Baca Juga: Mnegandung Pemanis Buatan dan Rendah Protein, 4 Makanan Berikut Picu Rasa Lapar Meski Telah Dikonsumsi

Di sisi lain, masa kepemimpinan Jokowi periode 2019-2024 dinilai semakin kuat lantaran didukung oleh 80 persen partai koalisi.

Dengan kekuatan yang lebih dari 50 persen tersebut membuat Jokowi bisa mengambil keputusan dengan mulus bahkan kebijakan yang diputuskan pemerintah nyaris tak mendapat penolakan maupun di parlemen, tak terkecuali dari pimpinan DPR RI.

Sementara itu, oposisi yang hanya menyisakan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak begitu kuat.

Baca Juga: Diare Jadi Komorbid pada Anak yang Terpapar Covid-19, Simak Rekomendasi IDI untuk Cegah Risiko Kematian

Oleh karena itu, kekuatan politik Jokowi bisa tak seimbang jika tidak diiringi oposisi dan kritikan dari sejumlah pihak terutama akademisi atau dengan kata lain melemahkan pemerintahan.