Network
PR CIANJUR - Rezim Joko Widodo (Jokowi) dinilai beberapa pihak dituding sebagai bentuk pemerintahan yang otoriter.
Hal tersebut lantaran dinilai sulit mengekspresikan pendapat.
Bahkan, ada pula elemen masyarakat yang menilai bahwa rezim Jokowi disandingkan dengan rezim Orde Baru.
Baca Juga: Ida Fauziyah Ditunjuk Jadi Kepala Menteri Ketenagakerjaan ASEAN Gantikan Malaysia
Menanggapi tudingan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa menurutnya PDIP berulang kali mengatakan bahwa menyuarakan pendapat telah diatur dalam konstitusi.
Namun demikian, Hasto mengatakan bahwa menyuarakan pendapat tidak boleh disertai dengan perusakan pada fasilitas umum, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com (PR) dari RRI.
"Terhadap demonstrasi berulang kali, PDI Perjuangan menegaskan hak untuk menyuarakan pendapat itu diatur dalam konstitusi. Tetapi demokrasi tidak boleh merusak.
"Ketika demo sudah merusak fasilitas umum, publik, disitulah aparat penegak hukum harus bertindak menegaskan hukum di atas segalanya. Menegakan hukum untuk memastikan kemananan dan ketertiban dalam masyarakat itu," kata Sekjen DPP PDIP itu Hasto Kristiyanto, pada Rabu, 28 Oktober 2020.
Baca Juga: Bawa Bensin dan Mengamuk di Kantor Anies Baswedan, Seorang Wanita Diamankan
Selain itu, Sekjen DPP PDIP itu juga mengingatkan bahwa yang ditindak oleh pemerintah merupakan perilaku yang melanggar hukum.
Dengan demikian, dikatakannya bahwa rezim Jokowi bukan merupakan rezim otoriter sebagaimana yang dituduhkan.
Demokrasi di Indonesia, dikatakannya telah dibangun dengan aturan.
Oleh karenanya, ia menuturkan bahwa semua pihak harus mengikutinya, sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com pada artikel "Enggan Disebut Rezim Otoriter, PDIP: Jokowi-Ma’ruf adalah Pemimpin yang Mengedepankan Dialog".
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Presiden Prancis Emmanuel Macron Alami Krisis Gagal Paham
"Demokrasi ini dibangun dengan aturan main, demokrasi ini harus mencerdaskan kehidupan bangsa, demokrasi ini disertai dengan etika, dengan perilaku yang baik, moralitas yang baik," tutur Sekjen DPP PDIP itu.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa, tuduhan yang ditujukan pada rezim Jokowi, terlebih mengenai perlakuan aparat keamanan belakangan ini bukan merupakan tindakan represif yang melanggar etika maupun aturan layaknya perilaku rezim otoriter.
Dikatakannya bahwa tindakan refresif sudah sangat jelas gambarannya, yakni dilakukan oleh rezim Orde Baru.
"Kalau represif itu gambarannya sangat jelas, yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru," katanya.
Baca Juga: Barang Bukti Capai Rp800 Juta Bersama Pemalsu Uang Diamankan, Pemesan Dari Jakarta Sedang Diburu
Sekjen DPP PDIP itu menilai, bahwa beda halnya dengan rezim Orde Baru, dikatakannya bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selalu mengedepankan dialog.
"Saat ini Pak Jokowi, Ma'ruf Amin itu adalah pemimpin yang terus membangun dialog, aspirasi dari masyarakat diterima. Dan demikian pula dengan PDI Perjuangan," kata Sekjen DPP PDIP tersebut.
Untuk diketahui, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, menunjukkan bahwa sebanyak 47,7 persen responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat.***(Irwan Suherman/Pikiran-Rakyat.com)
Artikel Rekomendasi