PR CIANJUR - Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilakukan di sejumlah daerah masih menuai polemik.
Pasalnya, banyak orang tua siswa yang merasa keberatan dari segi ekonomi terutama pada kondisi yang tidak stabil seperti sekarang.
Kebutuhan kuota internet menjadi salah satu yang penting agar siswa bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Namun, tak semua orang tua siswa mampu membelikan kuota internet.
Permasalahan lain, yakni tak semua siswa bisa mendapatkan akses internet dan juga tidak semua siswa memiliki smartphone atau komputer.
Baca Juga: Jangan Sembarangan Pilih Hewan Kurban, Berikut Tips yang Perlu Anda Perhatikan
Sebelumnya, Kemendikbud sudah melakukan survei ke lapangan terkait PJJ. Namun, menurut Himmatul survei tersebut dinilai bertentangan dengan kondisi masyarakat di lapangan.
"Kemendikbud telah melakukan survei untuk mengevaluasi PJJ, tetapi responden yang dilibatkan hanya mereka yang punya smartphone," katanya.
Berdasarkan hasil survei, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan kendala terkait kuota internet merupakan salah satu permasalahan utama yang ditemukan selama PJJ.
Nadiem Makarim mengatakan selama kunjungan tersebut, dirinya mendapat banyak pelajaran dan masukan.
Baca Juga: Diundang di Podcast Deddy Corbuzier, Putra Siregar Mengaku Ponsel yang Dijualanya Asli
Dia dapat melihat dan mendengar secara langsung permasalahan yang diutarakan para guru dan kepala sekolah sehingga bisa mengerti dan mencoba menemukan solusi ke depannya.
"Itu menjadi jauh lebih praktis untuk kami mengerti apa mungkin solusi-solusi ke depannya," kata Nadiem Makarin sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Cianjur.com dari Antara.
Karena kebutuhan kuota internet menjadi beban ekonomi bagi orang tua murid, maka Kemendikbud memperbolehkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk dimanfaatkan untuk membeli pulsa murid-murid dan guru yang terkendala secara ekonomi.
"Kami sudah memperbolehkan dana BOS itu digunakan untuk pulsanya murid-murid. Tapi mungkin ini perlu kita sosialisasikan lebih banyak dan mungkin akan kembali kami kaji sebagai masukan," katanya.
Baca Juga: Terciduk Jual Ponsel Ilegal, Berikut Deretan Artis yang Pernah Terlibat Endorsement dengan PS Store
Terkait kebijakan tersebut, kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai lamban dalam memberi bantuan yang dapat mendukung pelaksanaan PJJ ini, salah satunya pemberian kuota internet kepada siswa dan mahasiswa.
"Keresahan para siswa dan mahasiswa dalam melakukan PJJ adalah ketersediaan kuota," kata Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Cianjur.com dari RRI.
Politisi Gerindra ini mengharapkan agar pemerintah lebih serius mendukung kesuksesan pelaksanaan PJJ mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.***