JENDELA CIANJUR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (DisKUK) Jabar akan memfasilitasi hak merek bagi 200 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada tahun ini.
Pada tahun 2021 lalu DisKUK Jabar memfasilitasi hak merek bagi 300 UMKM. Jumlahnya mengalami penurunan hingga 100 UMKM.
Kepala DisKUK Provinsi Jawa Barat, Kusmana Hartadji, mengakui, jumlahnya memang berkurang.
Baca Juga: Ghost Doctor Rain Kim Bum Episode 11, Tayang Malam Ini, Berikut Sinopsisnya
"Akan tetapi, kami akan merekomendasikan pelaku UMKM untuk mendapatkan Hak Merek," katanya.
Dengan adanya surat rekomendasi dari DisKUK, menurut Kusmana, pelaku UMKM akan mendapatkan keringanan biaya Hak merek.
"Jadi semakin banyak pelaku UMKM yang mendapatkan hak merek,” ujarnya, di Bandung, Senin, 7 Februari 2022.
Baca Juga: 11 Bangunan Haritage Cianjur Akan Dikembangkan Menjadi Tempat Promosi Ekonomi Kreatif
Tahun ini Dinas KUK Jabar juga akan memfasilitasi sertifikat halal bagi 10 pelaku UMKM siap ekspor, berdasarkan usulan Dinas KUMKM kabupaten/kota yang selanjutnya akan dikurasi oleh DisKUK Jabar.
Menurut Kusmana, jumlah UMKM yang mendapat fasilitas sertifikasi hak halal tahun ini sama dengan 2021.
Pada 2021 DisKUK Jabar juga memfasilitasi 10 sertifikat halal bagi UMKM siap ekspor.
Baca Juga: Aktor All of Us Are Dead Yoon Chan Young Dituduh Lakukan Bullying, Ini Kronologisnya
Mereka adalah: Bintoha farm, Cuanki Dhengeyoh (Kab.Bandung), Naza (Kab Ciamis), Tirta Dewi (Kab Kuningan), Nira (Kab Subang), Nalya Food, Ceopota (Kota Bandung), Rizki Snack 78, Sari Wangi, Tea Stories (Kota Sukabumi).
“Kami juga akan mengembangkan aplikasi Kabayan (Konsultasi Online Akses Pembiayaan)," ujarnya.
Keberadaan aplikasi tersebut, menurut dia, akan membantu UMKM untuk mengambil keputusan dan memanfaatkan pembiayaan yang tepat bagi UMKM.
"Aplikasi ini sebagai database dan media komunikasi antara Dinas, UMKM dan stakeholder,” kata Kusmana.***