PR CIANJUR - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Barat (Jabar) menerima Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro sebesar Rp2,4 juta.
Jumlahnya penerima sebanyak 1.028.000 penerima namun baru 26 % yang dapat mengakses bantuan tersebut.
Rendahnya penyerapan tersebut menurut Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menjadi masalah.
Baca Juga: Sedang Ramai Dibahas, Peserta BPJS Kesehatan Dapat BLT Rp4 Juta, Ini Penjelasan Resminya
Pasalnya dari sisi ekonomi masih banyak pengusaha UMKM yang belum memanfaatkan dana pemulihan ekonomi nasional.
"Rata-rata yang mengakses hanya 26% atau hanya seperempat dari target UMKM yang menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional, sehingga kita akan terus melakukan sosialisasi," ujar Ridwan dalam jumpa pers di Gedung Sate, Senin, 5 Oktober 2020.
Menurut dia, kendala UMKM bukan modal, ternyata modal itu berlimpah tapi sosialisasi masih harus terus tingkatkan.
"Dan setengah dari pelaku ekonomi di Jawa Barat kalau tidak ada perbaikan hanya sanggup maksimal bertahan sampai 2 tahun," ujar dia.
Baca Juga: Kalah Telak dari Aston Villa, Pelatih Liverpool Jurgen Klopp: Kami Miliki Momen-momen Indah
Kemudian, lanjut Ridwan, dari sisi ekonomi ada tiga berita baik. Investasi Jabar masih yang tertinggi se-Indonesia. Dari pajak kendaraan bermotor juga tidak turun.
"Dan bulan depan kita sedang berbahagia kawasan metropolitan Rebana Patimban akan diresmikan akan menimbulkan rasa optimisme," kata dia seperti pada artikel "Bantuan Rp2,4 Juta per UMKM dari Presiden Baru Terserap 26 Persen" yang diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya.
Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jabar Kusmana Hartadji mengatakan, pihaknya akan menggenjot serapan tersebut.
"Terkait bantuan ke UMKM bukan hanya Banpres UMKM tapi ada relaksasi, restrukturisasi, keringan pajak dan lainnya, kita terus koordinasi dengan bank himbara, " kata dia.
Baca Juga: Wajah Baru Teras Rumah Mbah Raad Berkat Bedah Rumah TMMD Reguler Brebes
Sebelumnya, terkait Banpres Produktif Usaha Mikro sebesar Rp2,4 juta, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jabar Kusmana Hartadji mengatakan, angka tersebut terus bergerak. Menurut ia, pihaknya pun masih terus memvalidasi data pelaku UMKM.
"Surat Keputusan (penerima bantuan) kelima dan keenam belum turun ke kami. Kami juga masih memperbaiki data karena masih ada alamat kosong dan lain sebagainya," kata Kusmana, September 2020.***(Novianti Nurulliah/Pikiran-Rakyat.com)