PR CIANJUR - Sampai dengan Senin, 28 September 2020, pandemi virus corona telah merenggut lebih dari 1 juta jiwa.
Angka ini disebut menggaris bawahi kegagalan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mempersatukan negara-negara dunia untuk mengalahkan musuh tak terlihat ini.
Kondisi tersebut juga mendorong seruan baru untuk mereformasi PBB agar dapat menghadapi tantangan yang jauh lebih berat.
Baca Juga: Turun Tangan Selamatkan Surat Nikah dan Akta Cerai Soekarno-Inggit, Ridwan Kamil Akan Simpan di ANRI
"Pandemi adalah ujian nyata kerja sama internasional. Ujian yang pada dasarnya kami gagal," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres , sebagaimana dikutip Pikiran-rakyat.com dari AP News.
"Ada putusnya hubungan antara kepemimpinan dan kekuasaan," tambahnya, seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya pada artikel "Singgung Soal Covid-19, Sekjen PBB Sebut Gagal Persatukan Negara-negara Dunia".
Sekjen PBB juga memperingatkan bahwa di dunia abad ke-21 harus saling berhubungan, solidaritas adalah kepentingan utama dan jika gagal maka semua orang akan terkena dampaknya.
Baca Juga: Dianggap 'Tidak Teratur', Tiongkok Larang Muslim di Hainan Pakai Hijab ke Sekolah
Pada pertemuan virtual pertama para pemimpin dunia di Sidang Umum PBB, menyoroti meningkatnya ketegangan di antara negara-negara besar, meningkatnya ketidaksetaraan antara negara-negara kaya dan miskin.
Badan dunia yang lahir dari abu Perang Dunia II dengan awalnya 50 anggota telah berkembang secara dramatis.
Tujuh puluh lima tahun setelah negara-negara pendirinya menandatangani Piagam PBB di San Francisco, Amerika Serikat dan bersumpah untuk menyelamatkan generasi penerus dari bencana perang konflik berkecamuk di seluruh dunia yang diliputi oleh ketidaksetaraan, kelaparan, dan krisis iklim besar-besaran.
“Kita bisa mengkritik PBB untuk hal ini tetapi siapa yang sebenarnya kita bicarakan, ketika kita menyalahkan` PBB?," kata Presiden Swiss Simonetta Sommaruga.
Baca Juga: Terus Usik Soal Papua, Wakil Ketua DPR RI: Vanuatu Menghasut dan Sebar Hoaks
“Kita sebenarnya berbicara tentang diri kita sendiri, karena PBB adalah negara anggotanya. Dan seringkali negara-negara anggota menghalangi pekerjaan PBB," tambahnya.
Ketegangan terlihat pada pertemuan Dewan Keamanan ketika Amerika Serikat dan Tiongkok, dua dari lima anggota tetap yang memiliki hak veto menuduh satu sama lain salah dalam menangani dan mempolitisasi virus corona.
Presiden Kenya Uhuru Kenyatta mencatat bahwa pada usia 75 tahun, PBB lebih tua dari kebanyakan negara anggotanya, dan yang lebih penting lebih tua dari 96 persen populasi global.
Baca Juga: Pemerintah Inggris Akan Berikan Rp76 Juta Untuk Menjadi Relawan Uji Coba Vaksin Covid-19 Terbaru
Bagi banyak pemimpin, peran PBB yang paling penting adalah kekuatannya untuk mengumpulkan atau menyatukan semua negara untuk berbicara. Tetapi ada banyak rasa frustasi tentang peraturannya, termasuk meminta 193 negara untuk menyetujui dokumen-dokumen penting seperti deklarasi memperingati ulang tahun ke-75, yang membutuhkan negosiasi berbulan-bulan.
Perdana Menteri India Narendra Modi bertanya dalam pidatonya menyatakan berapa lama negaranya dijauhkan dari pengambilan keputusan PBB.
"Untuk berapa lama India akan dijauhkan dari struktur pengambilan keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa?" kata Narendra Modi.
Modi menambahkan dengan 1,3 miliar warganya, India menjadi negara demokrasi terbesar di dunia memiliki 18 persen populasi global dan berkomitmen kuat untuk menjaga relevansi badan dunia tersebut.
Baca Juga: Puluhan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja Sepakat Tolak Omnibus Law dengan Mogok Nasional
Sementara, Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan Dewan Keamanan terlalu sering menemui jalan buntu ketika keputusan yang jelas dibutuhkan dan reformasi diperlukan sehingga PBB berada dalam posisi untuk menguasai tantangan global abad ke-21.
“Pada akhirnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya dapat efektif jika anggotanya bersatu,” kata Merkel.***(Julkifli Sinuhaji/Pikiran-Rakyat.com)