Tak Hanya Vanuatu, Ada 7 Negara Lain yang Satu Suara, Dukung Kemerdekaan Papua Barat

28 September 2020, 21:10 WIB
Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman. /UN.org/

PR CIANJUR - Sidang Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) negara Vanuatu singgung soal Papua Barat.

Pada pidatonya Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman menuding Indonesia melanggar hak asasi manusia (HAM) terhadap Papua.

Bukan hanya sekali, sebelumnya bahkan sejak 2013 Vanuatu selalu mengusik soal Papua.

Baca Juga: Demi Penuhi Kebutuhan Vaksin Covid-19 di Dunia, 500 Ribu Ekor Hiu Diprediksi Akan Dibunuh

Vanuatu memang sudah lama menyokong Operasi Papua Merdeka (OPM) Papua Barat di Sidang Umum PBB. Beberapa kali, mereka dengan lantang menentang Indonesia.

Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya pada artikel "Geger Vanuatu Dukung Kemerdekaan Papua Barat di PBB, Ada 8 Negara Lain yang Satu Suara".

Ternyata Vanuatu tak sendiri. Berikut kami ulas 8 negara yang secara vokal mendukung kemerdekaan Papua Barat di Sidang Umum PBB dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs humanrightspapua.org.

Baca Juga: Demonstrasi Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja Berlangsung Hingga 1 Oktober, Ini Tuntutan Buruh

1. Vanuatu

Negara Pasifik yang terdiri dari 80 pulau terbentang di lautan seluas 1.300 kilometer ini paling konsisten mendukung kemerdekaan Papua Barat.

Sejak 2013, mereka mengungkit-ungkit Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua 1960 yang dituding penuh dengan intrik politik.

Kesamaan identitas sebagai etnis Melanesia selalu menjadi dasar dukungan mereka terhadap kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia.

Mereka bahkan mengeluarkan kebijakan luar negeri Wantok Blong Yumi Bill (sahabat dekat kami) pada 2010 sebagai sikap solidaritas terhadap Papua Barat.

Baca Juga: Demonstrasi Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja Berlangsung Hingga 1 Oktober, Ini Tuntutan Buruh

2. Kepulauan Solomon

Kepulauan Solomon yang terletak di utara Vanuatu menjadi negara paling vokal kedua.

Mereka satu suara dengan Vanuatu menetapkan Wantok Blong Yumi Bill pada 2010.

Negara yang terdiri dari enam pulau besar dan 900 pulau kecil tersebut mendesak PBB menyelidiki pelanggaran HAM di Papua Barat.

3. Tonga

Baca Juga: Temukan Covid-19 di Makanan Beku, Tiongkok Hentikan Impor dari Brazil, Rusia, dan Indonesia

Kerajaan Polinesia yang terdiri atas 169 pulau di Samudra Pasifik itu mulai bersuara di Sidang Umum ke-70 PBB pada 2015.

Mereka menyebut Pemerintah Indonesia sudah 'berlaku tidak adil dan melakukan pelanggaran HAM mengerikan' di Papua Barat.

4. Palau

Negara di utara Papua ini akhirnya bergabung dengan Vanuatu, Kepulauan Solomon dan Tonga pada Sidang Umum ke-71 PBB pada 2016.

Baca Juga: Soal Covid-19, Sekjen PBB: Ada Putusnya Hubungan Antara Kepemimpinan dan Kekuasaan

"Sebagai tambahan, kami bergabung untuk mengadvokasikan resolusi persoalan di Papua Barat yang disetujui bersama," ujar Perwakilan Permanen Republik Palau untuk PBB, Dr. Caleb Otto.

5. Tuvalu

Bersamaan dengan Palau, negara Polinesia bekas jajahan Inggris di Pasifik ini ikut mendukung kemerdekaan Papua Barat.

Tetangga Kiribati, Nauru, Samoa, dan Fiji tersebut mendesak PBB memberikan solusi 'untuk otonomi Suku Pedalaman Papua Barat'.

6. Marshall Islands

Baca Juga: Turun Tangan Selamatkan Surat Nikah dan Akta Cerai Soekarno-Inggit, Ridwan Kamil Akan Simpan di ANRI

Negara pemilik Bikini Atoll di Pasifik itu meminta penyelidikan pelanggaran HAM di Papua Barat pada Sidang Umum ke-71 PBB.

7. Nauru

Republik di Pasifik yang dikenal miskin karena kehabisan tambang 'kotoran burung' ini juga ikut memberikan suara untuk Papua Barat pada 2015.

8. Saint Vincent dan Grenadines

Baca Juga: Indonesia Pernah Berusaha Memerdekakan Papua Barat, Namun Rakyat Irian Barat Pilih Jadi Bagian NKRI

Negara ini menjadi satu-satunya pendukung Papua Barat yang berasal dari Kepulauan Karibia dan mulai bersuara pada Sidang Umum ke-71 PBB 2016.

Kedelapan pendukung itu sempat mengadvokasi isu Papua Barat ke sidang Afrika-Karibia-Pasifik (ACP) yang dihadiri 79 negara anggota.***(Mahbub Ridhoo Maulaa/Pikiran-Rakyat.com)

Editor: Adithya Nurcahyo

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Terkini

Terpopuler