Tanggapan Ridwan Kamil Terkait Sejumlah Hotel Mundur Jadi Tempat Isolasi Covid-19

1 Oktober 2020, 09:01 WIB
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil. /DOK. HUMAS PEMPROV JABAR./

PR CIANJUR - Beberapa hotel di Jawa Barat (Jabar) mundur dala program pemerintah yang menjadikan hotel menjadi tempat isolasi mandiri.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Jawa Barat Ridwan Kamil meminta hotel-hotel yang bersedia untuk jadi tempat isolasi orang tanpa gejala (OTG) untuk tidak memaksakan diri jika memiliki potensi pemasukan lebih besar ketimbang mengikuti program pemerintah tersebut.

"Jadi isolasi mandiri untuk OTG ini dibayarnya oleh pemerintah pusat sehingga sedang dihitung oleh pemerintah pusat berapa harga wajarnya. Makanya dikategorikan maksimal bintang 3 ini sifatnya pilihan," ujar Ridwan di Puskesmas Garuda, Kota Bandung, Rabu, 30 September 2020.

Baca Juga: Layanan Makan di Tempat Pada Kafe dan Restoran Jabotabek Dibatasi Sesuai Arahan Luhut

Ridwan mengatakan, pihaknya tidak akan memaksakan hal itu pada hotel yang bersedia maupun yang tengah mempertimbangkan mengikuti program tersebut.

"Kalau menurut hotel ada bisnis umum reguler yang trennya lagi bagus, ya enggak usah memaksakan diri menyediakan untuk OTG," kata dia.

"Jumlah hotel banyak kalaupun semua hotel enggak mau ya enggak masalah kita akan carikan tempat-tempat lain untuk isolasi," tutur dia.

Baca Juga: Kebijakan GTPP Jabar Terhadap 2 Ponpes Terkonfirmasi Positif Covid-19, Dipulangkan Jika Negatif

Menurut dia, alasan hotel dijadikan tempat isolasi OTG dimunculkan, wacananya supaya pemulihan ekonomi sebenarnya. Tapi kalau hotel itu menolak berarti yang bersangkutan sudah melihat ada potensi pemulihan ekonomi tanpa menunggu program pemerintah. "Berarti itu bagus," ucap dia.

Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya dalam artikel "Sejumlah Hotel Mundur Jadi Tempat Isolasi Covid-19, Ridwan Kamil: Ya Enggak Usah Memaksakan".

Sementara itu, terkait penetapan level kewaspadaan seperti zona merah itu tidak selalu indikatornya dari kenaikan kasus. Level kewaspadaan bisa ditentukan oleh indikator lain seperti kematiannya naik dan kesembuhannya rendah.

Baca Juga: Seperti Ini Mendikbud Nadiem Makarim Memaknai Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2020

"Jadi faktornya banyak, kalaupun ada pergerakan tidak semata-mata itu menjadi indikator zona itu berubah-ubah. Artinya selama ini kan kita gas rem kalau 100% kesehatan 0% ekonomi itu namanya lockdown, kalau satu pesan ekonomi kesehatan nol itu namanya herd immunity membiarkan,"ucap dia.

"Nah kita kan kadang-kadang 50-50, sekarang 70-30. Contoh gara-gara PSBB ketat di Bodebek saya himbau kurangi pergerakan dari Jakarta. Memang hotel turun dari 65 persen okupansi menjadi 30-35 persen, saya juga dikomplain tapi itulah resiko," ujar dia.

Jadi intinya persentase tersebut terus pantau sampai terus menekan zona merah sampai turun dan berharap jangan naik lagi sehingga suatu hari tidak ada zona merah lagi.

Baca Juga: Kekayaannya Capai Rp90 Miliar, Menkes Terawan Tidak Miliki Harta Bergerak dan Surat Berharga

"Sekarang masih naik turun tapi tidak berkisar lebih dari 5 dari 27 kota Kabupaten. Kadang tidak lebih tiga atau empat. Kita doakan bisa nol zona merah," ucap dia.***(Novianti Nurulliah/Pikiran-Rakyat.com)

Editor: Adithya Nurcahyo

Sumber: Pikiran Rakyat

Tags

Terkini

Terpopuler