Network
Pertama, Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor/11/HK.04/X/2020. Kedua, rekomendasi bupati dan wali kota se-Jabar tentang penetapan UMK Jabar 2021.
"Kami (Pemda Provinsi Jabar) sangat menghargai apa yang menjadi usulan, khususnya rekomendasi 27 kabupaten/kota terkait besarnya upah minimum tahun 2021,” kata Setiawan lebih lanjut.
Ketiga, Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jabar perihal Rekomendasi penetapan UMK di Jabar tahun 2021. Keempat, Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jabar Nomor 561/56/XI/Depprov tanggal 20 November 2020.
"(Surat itu) perihal saran dan pertimbangan penetapan upah minimum kabupaten/kota tahun 2021,” ucap Setiawan.
"Jumlah ada 17 yang mengalami kenaikan (UMK 2021), di antaranya Bodebek. Pada prinsipnya kenaikan tersebut alasan lebih kepada pertimbangan laju inflasi dan laju pertumbuhan ekonominya,” ujar Setiawan.
Baca Juga: Informasi Prakiraan Cuaca Nasional Sepekan ke Depan, Waspadai Hujan Disertai Petir dan Angin Lebat
"Sekali lagi, kami lihat hal itu masih terlihat wajar dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di wilayahnya," ujar Setiawan menjelaskan.
17 daerah di Jawa Barat yang mengalami kenaikan UMK Tahun 2021 adalah Kabupaten Karawang, Bekasi, Bogor, Purwakarta, Bandung Barat, Sumedang, Bandung, Sukabumi, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, dan Kota Bekasi, Depok, Bandung, Cimahi, dan Cirebon.
10 daerah di Jawa Barat yang tidak menaikkan UMK Tahun 2021 adalah Kabupaten Cianjur, Tasikmalaya, Garut, Kuningan, Ciamis, Pangandaran, serta Kota Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Banjar.***
Artikel Rekomendasi