Network
PR CIANJUR - Pentingnya kehadiran sosok pimpinan daerah di tengah aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja dirasa sangat perlu oleh Politisi DPW PKS Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diharapkan bisa segera hadir agar bisa menentramkan situasi.
Abdul berharap Ridwan Kamil segera kembali ke Bandung, karena melihat unjuk rasa tidak berlangsung kemarin saja, namun direncanakan tiga hari hingga 8 Oktober 2020.
Baca Juga: Terkait Najwa Shihab Dipolisikan Karena 'Kursi Kosong', Mantan Ketua MK: Bisa Dipidana Penjeraan
Seperti aksi yang terjadi di sekitar Gedung Sate dan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa 6 Oktober 2020.
Situasi sempat memanas ketika memasuki malam hari.
"Kami juga mengimbau ke pak gubernur ini kondisi di Kota Bandung sedang panas, tolong jangan lama-lama di Depoknya, di Bandung ini butuh kehadiran pimpinan kita semua," ujar Abdul Hadi saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, Selasa 6 Oktober 2020.
Ia menuturkan, seorang Gubernur yang sudah dipilih rakyat untuk memimpin Jabar sangat diperlukan kehadirannya saat ini.
Baca Juga: Ridwan Kamil Buka Ruang Diskusi UU Cipta Kerja di Medsos, Istri AHY: Sehat Kang?
Sebagaimana diberitakan PRFM News sebelumnya pada artikel "Abdul Hadi : Kondisi Kota Bandung Sedang Memanas, Pak Gubernur Jangan Lama-lama di Depok". Ia sangat mengharapkan Gubernur melalukan langkah-langkah meredam ketegangan yang bisa saja terjadi kedepannya.
Begitu pula kepada Ketua DPRD Jawa Barat, Taufik Hidayat yang saat ini tengah izin tugas karena ada pendidikan di Lemhannas, ia memohon Ketua DPRD untuk cuti sementara agar bisa hadir bersama Gubernur meredam situasi.
"Pada kondisi hari ini saya tidak melihat pak gubernur, apakah masih ngantor di Depok, dan pak ketua dewan sedang ada pendidikan Lemhanas," sambungnya.
Baca Juga: Barcelona Kehilangan Pemasukan Akibat Pandemi Covid-19, Hingga Rp1,7 Triliun
Semua pihak terkait pun diimbau untuk menahan diri, baik itu dari pendemo dan petugas kepolisian agar menjalankan langkah antisipasi, komunikasi yang kondusif dengan massa aksi.
"Kami imbau agar eskalasi ini jangan sampai ke kondisi yang tidak terkendali yang bisa menjadi catatan buruk bagi kita. Kalau pak gubernur nggak ada maka eskalatif, semua forkopimda komunikasinya semua ada di gubernur," pungkasnya.***(Rizky Perdana/PRFM News)
Artikel Rekomendasi