Network
“Tadi dibahas sama ibu menteri yang hoaks, tidak hoaks, dan lain-lain. Harusnya, kalau duduknya dengan jernih pemahaman-pemahaman itu bisa dimengerti dengan baik dan masih ada ruang ruang pertama adalah menggugat ke MK jika tidak puas,” tutur Ridwan
Adapun ruang kedua, sambung Ridwan, adalah ikut memperbaiki dalam proses penyusunan peraturan pemerintah di tahap dua, seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya dalam artikel "4 Jam Membahas, Ridwan Kamil Bentuk Tim Kecil untuk Omnibus Law Cipta Kerja".
Sebelumnya, Surat penyampaian aspirasi dari serikat pekerjaan/buruh dari pemerintah Provinsi Jawa Barat telah dikirimkan pada Presiden Joko Widodo dan DPR RI, Jumat, 9 Oktober 2020.
Penyampaian surat setelah pemerintah menerima aspirasi serikat pekerja/buruh yang meminta pemprov memfasilitasi aspirasi untuk penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).
Baca Juga: BLT untuk 3 Jutaan Guru Honorer di Kemendikbud dan Kemenag Sedang Disiapkan, Ini Kata Menaker Ida
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun telah menyampaikan aspirasi serikat pekerja/buruh pada presiden langsung dalam kesempatan video conference bersama seluruh gubernur se Indonesia, Jumat, 9 Oktober lalu.
Namun Ridwan tidak berkomentar karena hasil rapat akan disampaikan oleh Presiden langsung.
"Surat sudah sampai hari ini melalui Kabiro Hukum. Dua surat, satu ke DPR satu ke Presiden. Sudah saya ceritakan dalam rapat tadi memahami dan kita tinggal tunggu saja responsnya," ujar Ridwan di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Tetapi dalam kesempatan tersebut, lanjut dia, Ridwan mengimbau gunakan ruang hukum yaitu menguji materi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga: Inilah 6 Kelompok Sasaran Penerima Vaksin Covid-19 yang Dijadwalkan Datang November 2020
Artikel Rekomendasi