Network
PR CIANJUR - Putra dari Tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) DN Aidit, Ilham Aidit menegaskan bahwa film Pengkhianatan G30S PKI bukan film sejarah.
Film tersebut rutin ditayangkan setiap tahunnya untuk mengenang tragedi kelam Gerakan 30 September (G30S) Partai Komunis Indonesia (PKI) di Tanah Air.
Menurutnya, film itu adalah pesanan orde baru dan murni hasil imajinasi sutradara Arifin C. Noer.
Baca Juga: Tanggapan Gatot Nurmantyo Soal Penghentian Deklarasi KAMI hingga Diisukan Maju Pilpres 2024
Pernyataannya dipaparkan saat hadir dalam acara Indonesia Lawyers Club pada Selasa malam, 29 September 2020 kemarin.
Ilham menuturkan, bahwa film G30S PKI itu bukanlah sebuah film yang diambil dari sejarah Indonesia.
"Tentang film, saya tekankan sekali lagi bahwa film itu bukan film sejarah," ujar Ilham sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com.
Baca Juga: Pelaku Vandalisme Mushola di Tangerang Ikuti Tayangan YouTube, Polisi: Sosoknya Terpelajar dan Waras
Dia menjelaskan bahwa film G30S PKI berasal dari imajinasi sang sutradara yang kala itu bertugas memimpin pembuatannya.
"Film itu bukan film dokumenter, film itu sepenuhnya imajinasi dari sutradara Arifin C. Noer ketika dia harus membuat film berdasarkan pesanan dari Orde Baru," ungkapnya.
Dirinya pun mengklaim bahwa film tersebut pernah diimbau agar tidak lagi ditayangkan.
"Film itu udah diupayakan dihentikan," tegasnya sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya dalam artikel "Sebut Film G30S PKI Pesanan Orde Baru, Putra DN Aidit: Itu Imajinasi Arifin C. Noer, Bukan Sejarah".
Baca Juga: Paparan Sejarah G30S PKI dari Kacamata Fadli Zon: Penumpasan PKI Tidak Tuntas
Ilham mengatakan, dua Menteri Indonesia di masa pemerintahan Presiden, BJ Habibie pernah meninjau ulang terkait penayangan film G30S PKI.
"Yunus Yosfiah yang ketika itu adalah Menteri Penerangan itu menyatakan bahwa ini film tidak lagi wajib ditonton. Kemudian Profesor Juwono Sudarsono itu juga Menteri Pendidikan ketika itu, dia menyatakan harus meninjau ulang, dan mereka berdua bukan seorang PKI," katanya.
Dia pun kembali mengingatkan bahwa Mantan Presiden Indonesia, Gus Dur tidak mencabut TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme atau Marxisme.
Baca Juga: Soal Isu Kemunculan PKI, Pesan Putra DN Aidit ke KAMI: Kalau Mau Nyapres Ikut Pemilu 2024 Saja
"Bahkan Gus Dur yang bicara soal pencabutan TAP MPRS 25 Tahun 66 juga bukan Gus Dur," jelasnya.
Maka dari itu, Ilham menyimpulkan ketiga tokoh tersebut ingin menghindarkan generasi-generasi muda soal penyimpangan sejarah.
"Jadi sebetulnya pihak-pihak yang pernah menyatakan itu semua sama sekali bukan PKI. Mereka adalah negarawan yang melihat ke depan betapa pentingnya menghindarkan perkeliruan sejarah," ungkapnya.
Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, Ilham juga memberi suatu pesan ke Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dinilainya terus menggaungkan isu-isu PKI.
Baca Juga: Terkait Video Oknum ASN Karaoke di Kantor Kelurahan, Camat Bandung Kulon: Ini di Luar Jam Kerja
"Kalimat saya sebetulnya sederhana untuk kawan KAMI. Kalau mau nyapres, nyawapres yaudah ikutan pemilu aja entar 2024, enggak usah koar-koar macem-macem, kalau perlu bikin partai aja jelas jalur konstitusional, tapi enggak usah ngangkat lagi soal isu PKI untuk jualan acara 2024 nanti. Apapun pembelaannya saya pikir agendanya jelas itu untuk 2024," tutur Ilham.
Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa kemungkinan PKI untuk kembali muncul tidak akan terjadi.
"Saya pikir enggak mungkin ada sebuah Partai Komunis bisa hadir, saya enggak bisa bayangkan, kalau partai itu dideklarasi saja hari pertama langsung dikepruk, orang yang mendaftar pun mungkin enggak ada, jadi enggak ada logika bahwa Partai Komunis di Indonesia itu bisa kembali hidup," ucapnya.***(Sarah Nurul Fatia/Pikiran-Rakyat.com)
Artikel Rekomendasi