PR CIANJUR - Jumat 4 Desember 2020, Hashim Djojohadikusumo mengadakan konferensi pers di kawasan Jakarta Utara.
Adik dari Menteri pertahanan Prabowo Subiakto ini buka suara terkait isu yang menyeret namanya dalam dugaan kasus suap ekspor benih lobster yang diduga dilakukan mantan Menteri KKP, Edhy Prabowo.
Secara tegas Hashim menyebut dirinya dan sang anak, Rahayu Saraswati, tidak terlibat dalam kasus yang melibatkan Menteri KKP Edhy Prabowo tersebut.
Baca Juga: Lengkap! Daftar Jumlah Lubang Baut hingga Ukuran PCD Velg Mobil di Indonesia
Diketahui bahwa PT Bima Sakti Mutiara (BSM) yang kini dikelola Rahayu Saraswati telah berjalan sekira 34 tahun.
Diwakili Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukumnya, bahwa terjadi disinformasi di salah satu media cetak nasional yang menyebut PT BSM sudah kantongi izin ekspor benih lobster.
Hashim juga lantas menyoroti soal kebijakan melarang budidaya lobster oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Susi Pudjiastuti.
Baca Juga: Penggemar Sepatu Harus Paham, 5 Cara Membedakan Vans Ori dan yang KW
"Maaf ya, menurut saya menteri lama (Susi Pudjiastuti) sangat-sangat keliru. Masa kami dilarang ekspor, dilarang budidaya lobster? Menurut saya, dan juga banyak orang merasa Indonesia berpotensi menjadi adikuasa produk-produk kelautan. Kita harusnya yang besar, bukan Vietnam. Maka kebijakan menteri lama sangat keliru. Susi keliru menurut saya," kata Hashim dikutip Pikiran Rakyat Cianjur dari Antara.
Menurut Hashim, kebijakan tersebut membuat banyak tempat budidaya lobster milik nelayan yang ditutup.
Dengan tegas, Hashim menyebut dirinya mendukung ekspor lobster.
Baca Juga: Ibunda Ririn Ekawati Meninggal Dunia, Ibnu Jamil Jadi Iman Salat Jenazah hingga Turun ke Liang Lahad
"Usaha budidaya lobster nelayan miskin ini ditutup. Di Jawa Barat, Jawa Timur, di mana-mana, di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat," kata Hashim.
Hashim mengakui bahwa dirinya sempat meminta Menteri KKP Edhy Prabowo untuk membuka seluas-luasnya ekspor lobster, hal tersebut semata-mata agar tak terjadi monopoli.
"Saya sudah wanti-wanti, saya pesan ke dia, Ed, jangan ada monopoli. Kalau saya kamu, saya kasih 100 izin ekspor. Dia bilang, pak Hashim, saya kira 50. Saya bilang tidak, Ed seratus saja. Dan ternyata dia ikuti saya, 61 izin dia kasih, melebihi 50," kata Hashim.***