PR CIANJUR - Kamis 8 Oktober 2020 beredar kabar akan demonstrasi buruh dan mahasiswa, hal ini membuat Kepolisian melakukan beberapa tindakan antisipasi.
Mengantisipasinya polisi melakukan penyekatan 12 titik di wilayah Bekasi menuju Jakarta.
Hal ini guna menghalau adanya pengerahan massa dari wilayah Bekasi menuju Gedung DPR RI.
Baca Juga: Imbau Publik Waspada Terhadap Hoaks Isi UU Cipta Kerja, Ketua MPR: Tidak Seperti Itu
Pasalnya, hari ini merupakan unjuk rasa terakhir yang dilakukan terkait penolakan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan DPR RI.
"Semuanya 522 personel. Tambahan dari Polda Metro Jaya. Adapun penyekatan di tambah jadi 12 titik,” kata Wakapolres Metro Bekasi Kota, AKBP Alfian Nurrizal seperti dilansir dari situs NTMC Polri.
Alfian menjelaskan, titik-titik penyekatan dilakukan di Tol Bekasi Barat 1, Tol Bekasi Barat 2, Tol Bekasi Timur, Jatiwaring, Rest Area Pondok Gede, Sumber Arta, Medan Satria-Cakung, Unisma, Cakung, Jatiwarna, Tol Jatiasih 2, Tol Jatibening, Tomyang dan Sasak Jarang.
Baca Juga: Masa Depan Mezut Ozil Makin Tak Jelas setelah Tak Didaftarkan Arsenal Pada Skuad Liga Europa
“Tambahan di Tomyang dan Sasak Jarang. Tujuan penyekatan untuk melakukan antisipasi. Karena ini kan solidaritas cukup dilakukan di perusahaan saja, aksi damai aja, jangan ke Jakarta,” ungkap dia.
Pasalnya, bila buruh dan mahasiwa ke Jakarta, kata Alfian bisa mengganggu ketertiban umum.
Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya dalam artikel "Antisipasi Demo Buruh dan Mahasiswa ke DPR, Polisi Sekat 12 Perbatasan Bekasi ke Jakarta". Alfian pun mempersilahkan, bila mereka ingin menyampaikan aspirasi, tetapi hanya perwakilan saja.
“Misalnya serikat beberapa orang, terus mahasiswa berapa orang dari HMII, PMII 10 orang cukup. Tapi kalau ribuan aduh saya pikir kasian karena ini ada PSBB,” terangnya.
Baca Juga: Situs Resmi DPR RI Diduga Diretras hingga Tak Bisa Diakses, Netizen: Siapa yang ngubah Cuy?
Bila ada yang terkena atau tertular virus corona atau Covid-19, lanjut Alfian, siapa nanti yang akan bertanggung jawab. Untuk itu dia pun meminta agar buruh dan mahasiswa mengurungkan niatnya untuk menggelar aksi ke DPR RI.
“Kalau disana ada wabah, kita siapa yang bertanggung jawab. Ini yang kita antisipasi klaster baru,” pungkasnya.***(Aldiro Syahrian/Pikiran-Rakyat.com)