PR CIANJUR - Penolakan pada pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja memicu sejumlah masyarakat melakukan aksi unjuk rasa.
UU Cipta kerja telah ditetapkan DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2020 pada Sidang Paripurna.
Usai pengesahan, beragam penolakan datang dari sejumlah golongan masyarakat.
Baca Juga: Bukan Karena Kecewa Atas Sikap Politik AHY, Ferdinand Hutaean Ungkap Alasannya Mundur Dari Demokrat
Buruh dan mahasiswa diberbagai wilayah melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.
Rupanya aksi demo tak cukup dilakukan oleh para buruh dan mahasiswa dan kelompok buruh semata.
Pasalnya, pengesahan UU Cipta kerja itu juga mendapat penolakan dari beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam.
Sebagaimana diberitakan Fixindonesia.com sebelumnya dalam artikel "Tiga Ormas Akan Lakukan Demonstrasi 1310 untuk Menolak Omnibus Law Cipta Kerja, Salah Satunya FPI", Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja, pada Selasa 13 Oktober 2020 mendatang.
Baca Juga: Sang Adik Tersandung Kasus Narkoba, Pasha Ungu Tak Sungkan Beri Dukungan di Medsos
Hal ini telah dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Jenderal PA 212, Novel Bamukmin.
"Benar," kata Novel kepada wartawan, Minggu 11 Oktober 2020.
Tiga ormas besar yang termasuk ke dalam bagian aliansi ini, yakni Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.
Aksi ini akan terpusat di Istana Negara dengan titik kumpul di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Baca Juga: Tak Ingin Tutup Tim Moto3, Valentino Rossi Juga Perlu Dana Untuk Orbitkan Adiknya ke MotoGP
Sebelumnya foto Aksi 1310 beredar di media sosial. Salam foto poster tersebut tertulis "Aksi 1310" dan Aksi tolak UU Ciptaker/Cilaka.
Lokasi aksi Tiga ormas besar itu, rencananya akan digelar di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa 13 Oktober pukul 13.00 WIB.
Dalam poster juga terdapat sejumlah tuntutan, yakni selamatkan NKRI dan kaum buruh, menolak RUU HIP/BPIP Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), dan tuntutan pembubaran BPIP.***(Sabrina Mulia R/Fixindonesia.com)