PR CIANJUR - Sebagai Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin berperan untuk membantu Jokowi sebagaimana aturan yang ada dalam konstitusi.
Meski jarang terlihat tampil di publik, Ma'ruf Amin mengaku telah bekerja seperti yang seharusnya dilakukan sebagai seorang wakil presiden.
Satu tahun sudah Joko Widodo-Ma'ruf Amin bersama memimpin bangsa ini, berbagai kebijakan dan perkembangan negara menjadi yang utama.
Baca Juga: Asyik, WhatsApp Web akan Bisa Lakukan Panggilan Video dan Suara
Tepat satu tahun bekerja, 20 Oktober 2020 Ma'ruf Amin berkesempatan bercerita kepada Najwa Shihab mengenai pembagian kerja hingga kinerja pemerintahan selama ini.
Ma'ruf Amin mengaku ia selalu membantu urusan Presiden Joko Widodo dalam membangun negeri.
Namun, ia menambahkan setiap kebijakan yang terjadi akan disampaikan dan dikeluarkan langsung oleh Jokowi.
"Wapres bantu membuat kebijakan-kebijakan melalui penetapan-penetapan di sidang-sidang kabinet, melalui diskusi khusus nantinya yang keluar kebijakan itu tentu presiden," ungkapnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Najwa Shihab yang tayang pada 20 Oktober 2020.
Baca Juga: Bahas Omnibus Law UU Cipta Kerja dan Penolakannya, Moeldoko: Negara Tak Hanya Memikirkan Buruh
Lebih lanjut, Ma'ruf Amin menekankan tidak ada yang namanya 'Dua Matahari', sebagai Wapres ia bekerja membantu presiden dalam semua kegiatan yang dinilai prioritas.
Namun, ia juga menuturkan selain membantu kegiatan yang dilakukan oleh Joko Widodo, sebagai Wapres, Ma'ruf Amin mengaku seringkali mendapati tugas khusus dari sang presiden.
Ma'ruf Amin mengungkapkan ia diminta menjalankan tugas khusus mulai dari kemiskinan hingga radikalisme.
Bahkan tugas khusus terakhir yang baru diberikan kepadanya adalah mengenai pembangunan di Indonesia bagian Timur, yakni Papua.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani: 30 Tahun Presiden Soeharto Bangun Indonesia, Tidak Ada Pembukuannya
Satu tahun bekerja memimpin bangsa Indonesia Ma'ruf Amin mengungkapkan jika bukan karena pandemi pemerintahan telah membuat banyakk pencapaian.
Meski begitu dengan adanya pandemi menurutnya justru menumbuhkan sikap kemandirian di Indonesia, seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com pada artikel "Disinggung Soal Reshuffle Kabinet Setelah Satu Tahun, Ma'ruf Amin: Itu Hak Proregratif Presiden".
Satu tahun bekerja bersama kabinet Indonesia Maju, Najwa Shihab singgung mengenai permasalah rumor reshuffle kepada Ma'ruf Amin.
"Pak Wapres, setelah setahun akan ada reshuffle tidak pak?," tanya Najwa Shihab.
Mendengar pertanyaan tersebut, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengaku belum mengetahui masalah reshuffle kabinet.
Baca Juga: Tidak Pakai Masker Selama Pandemi, Ahmad Dhani: Ngapain Orang Sehat Pakai, Pak Terawan yang Bilang
Karena menurutnya itu adalah hak prerogratif dari seorang presiden sebagain kepala negara.
"Ah, itu yang saya belum tahu, itu yang tahu pak Jokowi dan Allah saja itukan hak prerogratif presiden," jawab Ma'ruf Amin sambil tersenyum.
Dari jawaban yang diberikan oleh sang wapres, Najwa Shihab kemudian mempertanyakan mengenai evaluasi yang diberikan kepada para menteri.
"Bapak tidak pernah diajak bicara soal evaluasi menteri-menteri selama setahun ini?," tanyanya kembali.
Ma'ruf Amin mengaku hingga saat ini belum ada evaluasi untuk para menteri namun data-data mengenai kinerja sudah ada di tangan presiden.
Baca Juga: Pola Penerbitan Regulasi Omnibus Law Pada Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Disebut Fadli Zon Perusakan Hukum
"Belum ada memnag belum dilakukan evaluasi, karena memang itu nanti data-datanya itukan dari Presiden, biasanya nanti kalau ada hal yang penting nanti diajak bicara, saya sebagai wapres memberikan saran-saran saja, tapi menyangkut masalah reshuffle itu hak proregratif presiden," pungkasnya.*** (Rahmi Nurfajriani/Pikiran-Rakyat.com)