Network
PR CIANJUR - Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu, 31 Maret 2021, Menkumham Yasonna Laoly menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB yang digelar kubu Moeldoko ditolak.
Alasannya berdasarkan peninjauan Kemenkumham, terdapat beberapa dokumen yang belum dipenuhi seperti tidak adanya mandat dari Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat kepada perwakilan yang hadir di Deli Serdang.
Menanggapi penolakan tersebut, PP Partai Demokrat versi KLB mengatakan pihaknya menghormati keputusan pemerintah yang tidak mengesahkan kepengurusan kubu Moeldoko.
Baca Juga: 6 Cara Mudah Hilangkan Noda Kopi pada Pakaian
"Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat," tutur Juru Bicara Partai Demokrat versi KLB, Muhammad Rahmad dalam keterangan tertulis pada Jumat, 2 April 2021 dikutip Pikiranrakyat-cianjur.com dari Antara.
Menurutnya, keputusan tersebut secara tidak langsung memperlihatkan bahwa tudingan yang menyebut pemerintah mendalangi Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat tidak benar.
"Marilah kita menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun, bukan cara-cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat. Sebagai hamba yang beriman dan menjelang puasa Ramadhan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Jokowi, pemerintah dan Pak Moeldoko karena telah menuduh macam-macam," tutur Rahmad.
Meski demikian, Partai Demokrat versi KLB yang dipimpin Moeldoko tak akan tinggal diam dengan penolakan tersebut.
Artikel Rekomendasi