Network
PR CIANJUR – Sebanyak 11 pelajar sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo memutuskan menikah muda saat pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bone Bolango Provinsi Gorontalo, Hamim Pou pada Rabu, 7 April 2021.
Menurut Hamim Pou, banyak siswa yang memutuskan untuk menikah lantaran terlalu lama tidak ada pembelajaran sekolah.
Baca Juga: Nasabah Korban Skimming di Cianjur Apresiasi Proses Investigasi dan Respon Cepat BRI
“Kita menemukan di banyak tempat, karena terlalu lama tidak ada pembelajaran di sekolah membuat banyak kejadian yang memilukan,” kata Hamim Pou dikutip Pikiranrakyat-Cianjur.com dari Antara.
Dia mengaku terkejut dengan kabar siswa SMP yang telah menikah di daerahnya tersebut.
“Mereka kawin muda, padahal tidak boleh itu. Ada 11 siswa SMP di Bone Bolango ini sudah kawin,” kata dia.
Baca Juga: Berkas Perkara Wali Kota Cimahi Nonaktif Dilimpahkan KPK ke Pengadilan
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Undang-Undang Pernikahan telah mengatur dan menentukan batas minimal umur laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan.
Dia kemudian merasa khawatir apabila pembelajaran tatap muka di sekolah tidak terlaksana, maka akan banyak siswa yang menikah muda.
Lanjutnya, terlebih jika tidak menikah muda, maka dia mengkhawatirkan ada perempuan yang melahirkan tanpa seorang suami.
“Tidak ada tanggung jawabnya. Mereka hanya pukul lari atau coba-coba dan sebagainya,” ujar Hamim.
Baca Juga: Perlu Diketahui, Berikut 8 Jenis Alergi yang Bisa Terjadi pada Tubuh
Ia mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang hingga kini belum melakukan pembelajaran secara tatap muka.
Oleh sebab itu, Hamim mendorong pembelajaran tatap muka segera dilakukan.
Dia menyebut jika terlalu lama lagi, maka dikhawatirkan semakin menurun juga kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Makanya saya ingin kita di sini bisa berembuk dan bagaimana sikap Pemda terkait rencana pembukaan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Covid-19 ini. Tentu yang utama adalah tetap mengedepankan dan memperhatikan protokol kesehatan,” kata dia.
Baca Juga: Agar Angka Kelangkaan Pupuk Tak Terulang, Kementan Diminta DPR untuk Lakukan Validasi Data
“Jadi harus kita ketahui berapa banyak datanya, sudah berapa banyak yang divaksin. Ini yang harus kita ketahui. Kemudian, bagaimana pembelajaran di tengah pandemi ini, dan bagaimana kesiapan institusi pendidikan,” kata Hamim Pou menambahkan.***
Artikel Rekomendasi