Network
JENDELA CIANJUR - Peristiwa di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah yang berakhir ditangkapnya warga saat pengukuran lahan bendungan disesalkan anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari. Dirinya menilai pengamanan tersebut sudah mengarah ke represif dan tidak sejalan dengan program Presisi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca Juga: Tragedi Wadas, Fadli Zon : Cara-cara Represif Masih Dipertontonkan Dengan Keangkuhan Kekuasaan
"Saya menyayangkan terjadinya peristiwa di Desa Wadas, yang menimbulkan kritikan publik saat dilakukannya pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional. Pendekatan represif dalam melakukan pengamanan terkait pelaksanaan pengukuran tersebut tidak sejalan dengan program Presisi dari Kapolri," kata Taufik Basari dikutip Jendela Cianjur dari ANTARA, Rabu 2022.
Seharusnya dikatakan Taufik, Polri menjaga agar warga merasa aman dan tidak diliputi rasa takut akibat tekanan yang terjadi. Untuk itu disarankannya, langkah dialog dan persuasif justru seharusnya yang dikedepankan aparat kepolisian.
"Setiap upaya paksa yang dilakukan Kepolisian seperti penangkapan, penyitaan, penahanan harus sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Saya meminta kepolisian melakukan dialog dengan para tokoh masyarakat untuk memulihkan keadaan," tegasnya.
Baca Juga: Saluran Irigasi Hilang, 50 Hektar Sawah Milik Petani Cianjur Kekeringan
Tidak hanya itu, dirinya pun mendesak Kepolisian agar memberikan akses bantuan hukum bagi warga karena merupakan Hak Asasi Manusia dan tindakan menghalangi hak warga mendapatkan bantuan hukum merupakan pelanggaran hukum.
Selain itu, dia meminta Komnas HAM turun ke tempat kejadian untuk mengumpulkan informasi dan meminta agar Mabes Polri membantu memfasilitasi dan mendukung kerja Komnas HAM di Desa Wadas.
"Komnas HAM bersama Mabes Polri perlu menjelaskan kepada publik hasil temuan nya karena terdapat beberapa versi informasi yang beredar di publik agar publik mendapatkan informasi yang valid, lengkap dan komprehensif," tuturnya.
Artikel Rekomendasi