Network
JENDELA CIANJUR - Segala macam cara dilakukan pemerintah untuk menggiring warganya mendaftar menjadi anggota BPJS Kesehahatan. Bahkan kini salahsatu syarat mutlak untuk umroh dan ibadah haji salahsatunya harus memiliki kartu BPJS Kesehatan.
Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Baca Juga: Sebelum 15 April, Presiden Jokowi Wajib Tunjuk Kepala Otorita IKN Nusantara
Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan Menteri Agama untuk menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat bagi calon jamaah Umrah dan Haji.
"Mensyaratkan calon jamaah Umrah dan jamaah Haji khusus merupakan peserta aktif dalam program JKN," lanjutnya.
Menteri Agama juga diminta Presiden untuk memastikan agar pelaku usaha dan pekerja pada penyelenggara perjalanan ibadah Umrah dan penyelenggara ibadah Haji khusus menjadi Peserta aktif dalam program JKN.
Hal tersebut juga berlaku kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal di lingkungan Kementerian Agama.
Sementara itu menanggapi peraturan ini sejumlah warga tidak setuju. Salahsatunya diungkapkan Dian Setiawan, 38, yang mengungkapkan saat ini pemerintah terus memanfaatkan rakyatnya dengan berbagai macam iuran dan kewajiban lainnya.
Hal ini dikatakan Dian sangat memberatkannya. "Kalau warga mau apa-apa harus ditekan dengan berbagai macam iuran yang akhirnya memberatkan itu sama saja negara tidak hadir dalam memperingan beban rakyatnya," keluh Dian.
Hal senada pun diungkapkan Indah Pratiwi, 36, yang menuding pemerintah sudah tidak lagi memiliki uang sehingga semua beban ditimpakan kepada rakyatnya.
Artikel Rekomendasi