Network
JENDELA CIANJUR - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendesak Pemerintah RI untuk menjamin warga negara Indonesia (WNI) di Ukraina.
Bila perlu dikatakan Puan, WNI yang berada di Ukraina agar bisa dipulangkan ke Indonesia secepatnya.
Baca Juga: Jatuh ke Tangan Rusia, Level Radiasi Nuklir di Chernobyl, Ukraina, Melonjak
Puan pun mendapat laporan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang melaporkan terdapatnya 138 WNI yang berada di Ukraina.
Tak hanya itu, dirinya meminta agar tidak ada satu orang pun WNI yang terluka dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Sehingga, keselamatan dan keamanan WNI harus menjadi prioritas pemerintah Joko Widodo saat ini.
"Pemerintah, KBRI, dan semua stakeholder harus berkoordinasi dengan efektif. Jika perlu melakukan evakuasi dan membawa pulang seluruh WNI (ke Indonesia) secepatnya dan seaman mungkin,” tegas Puan kepada wartawan, Jumat 25 Februari 2022.
Baca Juga: Makin Memanas Serangan Rusia, Kemenkumham Siapkan SPLP Untuk Evakuasi WNI dari Ukraina
Puan pun meminta pemerintah untuk menyiapkan segala kebutuhan WNI jika proses evakuasi dilakukan. Diantaranya mulai dari safe house, kebutuhan keseharian hingga transportasi untuk kembali ke Tanah Air.
Puan menegaskan upaya evakuasi merupakan salah satu bentuk perlindungan negara yang harus dilakukan terhadap semua warga negara Indonesia yang sedang berada di wilayah konflik di luar Tanah Air.
Di kesempatan yang sama, disinggung mengenai konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Puan mengingatkan posisi Indonesia sebagai negara bebas aktif.
Tetapi, dirinya menyerukan agar perang dihentikan untuk menghindari kekerasan terhadap umat manusia.
“Hentikan perang. Perang hanya menyisakan arang juga abu bagi yang melakukannya, dan manusia yang menjadi korbannya,” sarannya.
Baca Juga: Rusia Terus Gempur Ukraina, Sasaran Utama Ibu Kota Kiev Mengerikan Mirip Perang Dunia II
Puan pun menyatakan keprihatinannya terhadap eskalasi konflik di Ukraina yang menyebabkan jatuhnya korban sipil.
“Sekarang seharusnya dunia bersatu menghadapi pandemi Covid-19, dan bukannya melakukan tindakan yang mengganggu stabilitas dunia,” tegasnya. ***
Artikel Rekomendasi