Network
PR CIANJUR - Fenomena dinasti politik yang hadir di Indonesia, sering kali menjadi bahan perbincangan publik.
Dinasti politik seperti siklus yang terus mewarnai dinamika kekuasaan, sejatinya hal ini sangat erat dengan nepotisme, satu dari tiga tabu yang menjadi agenda reformasi selain korupsi dan kolusi.
Hingga saat ini memang tak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk menghentikan dinasti politik.
Namun di sisi lain, setiap orang memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan memilih dalam politik dan berhak maju dalam kontestasi politik apapun sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan.
Baca Juga: Fakta atau Hoaks: Benarkah Logo HUT RI ke-75 Ada Lambang Salib?
Fenomena dinasti politik tak hanya terjadi di Indonesia saja namun juga di luar negeri, bahkan di Amerika Serikat sekalipun, negara yang menjadi rujukan demokrasi.
Beberapa bulan ke belakang marak diperbincangkan perihal majunya putra Presiden RI Joko Widodo (Presiden Jokowi), yakni Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon Wali Kota Solo.
Gibran menyatakan tudingan dinasti politik yang dialamatkan pada dirinya sebenarnya tidak sesuai.
Pasalnya, ia berdalih pencalonan dirinya bukan atas penunjukkan orang-orang, tapi murni atas dorongan dirinya sendiri.
Baca Juga: Siapkan Diri, Ini Kisi-kisi Resmi SKB CPNS 2019 dari Kemenpan-RB
Artikel Rekomendasi