Network
PR Cianjur - Menjelang Pilkada 2020 yang akan berlangsung, masih didapati beberapa pihak yang tidak patuh terhadap penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini.
Pada saat pendaftaran calon dibeberapa daerah, kondisi tersebut sangat menghawatirkan.
Namun hal tersebut tak bisa disalahkan sepenuhnya karena UU Pilkada kita tidak mengatur teknis penyelenggaraan Pilkada saat pandemi berlangsung.
Baca Juga: Masyarakat Umum Juga Dapat Pulsa Gratis Rp150.000 Seperti Mahasiswa, Seperti ini Syaratnya
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menanggapi masalah ini dengan meminta pihak terkait menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Seperti dikutip Pikiranrakyat-cianjur.com dari artikel yang diberitakan Pikiran-Rakyat.com, Manajer Perludem Fadli Ramadhanil menyebut ketika Pemerintah, DPR, dan KPU memutuskan untuk melanjutkan tahapan Pilkada 2020 pada 15 Juni 2020 lalu, komitmen utamanya adalah memastikan protokol kesehatan dipatuhi secara ketat.
“Namun, komitmen itu terasa hilang, ketika adanya pawai massa, hingga konser musik pada saat pendaftaran calon beberapa hari lalu,” kata Fadli kepada “PR”, Senin 7 September 2020.
Dalam kondisi pandemi Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan ini, Pemerintah, DPR, dan KPU mesti bertanggungjawab untuk memastikan agar komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan dapat dipenuhi oleh semua pihak dalam pelaksanaan Pilkada. Angka infeksi Covid-19 semakin meninggi. Jumlah orang terinfeksi di Indonesia semakin mendekati angka 200 ribu orang.
“Bahkan, aktor yang berkaitan langsung dalam tahapan Pilkada, juga terkena Covid-19. Mulai dari penyelenggara pemilu, hingga bakal pasangan calon sudah ada yang terinfeksi Covid-19. Dalam kondisi ini, pemerintah, DPR, dan KPU sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam menyusun dan memastikan jadwal pelaksanaan pilkada ditengah kondisi pandemi, mesti memikirkan ulang melanjutkan tahapan pilkada,” ucap dia.
Artikel Rekomendasi