Network
PR CIANJUR - Pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law menjadi Undang-undang (UU) Cipta Kerja menuai berbagai penolakan.
UU Cipta Kerja yang disahkann pada Rapat Paripurna DPR RI pada Senin,5 Oktober 2020 diwarnai dengan aksi politik Partai Demokrat uang melakukan Walk Out (WO) sebagai tindakan penolakan atas disahkannnya UU Cipta Kerja.
Walk out yang dilakukan Fraksi Demokrat ini merupakan buntut dari tak diberikannya kesempatan bicara kepada Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman oleh pimpinan sidang.
Baca Juga: Facebook Sediakan Anggaran Rp12,5 Miliar untuk Beri UKM Bantuan Modal, Ini Syarat dan Caranya
Atas aksi walk out atau WO Fraksi Demokrat saat paripurna DPR atas pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 tersebut dinilai politikus PDIP Aria Bima sebagai drama politik yang basi.
Merespons tudingan itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Ossy Dermawan, mengatakan aksi WO Fraksi Demokrat dalam paripurna merupakan hal kecil.
Namun, kata dia, hal kecil itu dilakukan dalam perjuangan besar untuk membela hak serta kepentingan rakyat.
Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya pada artikel "PDIP 'Serang' Demokrat Berpolitik Basi, Drama Puan Maharani Menangis dan WO di Era SBY Diungkit Lagi". Dia pun membalas dengan menyinggung momen paripurna DPR 31 Maret 2012.
Baca Juga: Kualifikasi MotoGP Prancis, Fabio Quartararo Pole Position, Joan Mir ke-14
Ketika itu, tengah ramai isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Diketahui, Puan Maharani saat itu sebagai anggota Fraksi PDIP menangis dalam ruang paripurna karena memprotes kenaikan harga BBM.
Aksi itu pun diikuti dengan WO Fraksi PDIP dari ruang paripurna.
"Tidak tepat disebut sebagai drama. Kecuali mungkin kalau ada tokoh yang menangis dalam sidang paripurna atau di depan publik, itu baru bisa dinamakan sebagai drama," ujar Ossy dikutip dari Viva, Jumat, 9 Oktober 2020, dikutip dari Warta Ekonomi pada artikel "Dibilang Basi oleh PDIP, Elite Demokrat Ingatkan Drama Puan Menangis saat Kenaikan BBM."
Baca Juga: Pecahkan Rekor, Remaja Asal AS Ciptakan Reaktor Fusi Nuklir saat Berusia 13 Tahun
Ossy heran dengan argumen Politikus PDIP Aria Bima soal prinsip wong cilik yang sering disuarakan PDIP.
Ia mengaitkan prinsip wong cilik dengan adanya penolakan rakyat terhadap UU Cipta Kerja atau Cipta Kerja.
"Kalau dikatakan wong cilik yang menjadi landasan mereka dalam mengambil keputusan, mengapa kemarin terjadi gelombang besar penolakan dari rakyat terhadap UU Cipta Kerja," lanjutnya.
Sebelumnya, Aria mengatakan mendukung UU Cipta Kerja mesti dilihat secara parsial dan tak cuma sebagian.
Baca Juga: Luhut Pastikan Kasus Positif Covid-19 Turun 2 Minggu ke Depan, Terapkan 3 Poin Pokok
Menurut dia, di era sekarang sikap pro wong cilik mesti dilakukan dengan cara yang smart.
Dia mengklaim saat PDIP berada di pemerintahan maka sudah berupaya membangun program baru seperti interkoneksitas laut, udara, hingga telekomunikasi.
Hal ini yang tak dilakukan saat pemerintahan sebelum Jokowi, yaitu ketika Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan partainya, Demokrat.
Menurut Aria, pemerintahan Jokowi punya strategi agar jadi negara yang ikut menentukan ekonomi dunia. Dia pun menyinggung Demokrat dan PKS yang menolak UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Kader Demokrat Gerah SBY Dituding Dalangi Demo Omnibus Law, AHY Pesan Jangan Terprovokasi
"Nah, yang semacam-semacam ini, mungkin Demokrat dan PKS kaget-kaget.
Jadi, saya tidak kaget (Demokrat dan PKS) menolak (UU Ciptaker), drama dan gaya politik Demokrat dan PKS sudah basi." ujar Aria dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam tvOne yang, Jumat, 9 Oktober 2020.***(Ari Nursanti/Pikiran-Rakyat.com)
Artikel Rekomendasi