Network
Sehingga Mahfud mengatakan, hal yang wajar bila publik merasa tidak puas terhadap pemerintah saat ini. Khususnya mengenai penanganan persoalan hukum.
Menurutnya tak semua hal-hal 'berbau' hukum ditangani oleh pemerintah, seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com pada artikel "Kepuasan Publik ke Jokowi di Bawah 50 Persen, Mahfud MD: Tingkat Kepercayaan Masih Tinggi".
Sebab jika dipilah, ada pula permasalahan yang ditangani oleh Mahkamah Agung (MA).
"Ya wajar menurut saya orang tidak puas, misalnya di bidang hukum tadi. Hukum itu kalau dipilah-pilah, yang selama ini banyak keluhan kan di misalnya MA terlalu banyak memberi korting kepada koruptor," ujarnya.
Baca Juga: Jakarta Kotor dan Berantakan Usai Demo, Anies Baswedan Enggan Salahkan Siapapun
Ditambah, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kebanyakan dianggap tak bekerja secara maksimal menangkap para koruptor.
Padahal, lanjut Mahfud, persoalan KPK tersebut di luar tanggung jawab pemerintah.
"Itu kan sudah bukan urusan pemerintah, pemerintah gak boleh ikut itu. Hampir semua koruptor yang minta PK (peninjauan kembali) diturunkan semua hukumannya dan itu terserah Mahkamah Agung aja, orang marahnya di situ. KPK mungkin dianggap agak lambat, itu juga bukan pemerintah," jelasnya.
Mahfud menyertakan pula pencapaian pemerintah dalam satu tahun Presiden Joko Widodo menjabat atau tepatnya selama delapan bulan terakhir.
Baca Juga: Perjuangan Dapatkan Nomor Antrian Pencairan BPUM, Dari terjatuh hingga Antre Sejak Pukul 1 Dini Hari
Artikel Rekomendasi