Network
PR CIANJUR - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buka suara soal utang piutang Indonesia, ada fakta mengejutkan yang dipaparkannya.
Menkeu Sri ungkapkan tagihan yang ditanggung negara di masa kini merupakan imbas dari peristiwa sejarah penjajahan Republik Indonesia.
Sri Mulyani menyebut saat kemerdekaan Indonesia pada 1945 banyak mendapatkan warisan dari para penjajah.
Baca Juga: Disebut Menyangsarakan, Pria Ini Protes Soal Omnibus Law Sampai Bawa-bawa Nama Melly Goeslaw
Alih-alih harta yang berlimpah, penjajah justru meninggalkan buntut utang bagi NKRI.
Ada pun, utang ini berasal dari zaman kolonial yang pernah menjajah Indonesia seperti Belanda.
Sebagaimana diberitakan artikel sindikasi Wartaekonomi.co.id dari Okezone, hal ini yang diklaim Sri Mulyani sebagai penyebab dari kondisi ekonomi Indonesia yang rusak.
"Dari ekonomi sendiri kita diberikan perekomomian yang rusak, namun juga utang dari pemerintah kolonial," ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Senin 12 Oktober 2020.
Baca Juga: Pemerintah akan Perpanjang 6 Program Bansos Ini Hingga 2021, Subsidi Gaji Sampai Kartu Prakerja
Dia melanjutkan utang yang diberikan pada Indonesia dari Penjajah Belanda hingga mencapai 10 miliar dolar Amerika. Hal ini membuat saat merdeka, Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi.
Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya dalam artikel "Buka-bukaan soal Utang Negara, Sri Mulyani Sebut Indonesia Dapat 'Warisan' dari Belanda".
"Harta kekayaan yang ada itu rusak karena perang dan seluruh investasi yang dibekukan pemerintahan Belanda itu menjadi investasi pemerintah jadi utang buat Indonesia. Warisan utangnya hingga 13 miliar dolar Amerika pada saat GDP kecil di Indonesia," jelasnya.
Baca Juga: 7 Orang Jadi Tersangka Usai Aniaya Polisi Pakai Sekop dan Batu saat Demo Tolak Omnibus Law
Dia menambahkan setiap presiden baik pertama hingga sekarang terus melakukan reformasi ekonomi. Hal ini untuk memperbaiki ekonomi Indonesia.
"Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1949. Kalau kita bayangi dari Indonesia 1945-1949 itu Indonesia mendapatkan intimidasi, makanya setiap presiden ini memiliki kebijakan masing-masing," tandasnya.***(Rosmayanti/Wartaekonomi.co.id)
Artikel Rekomendasi