Politisi Partai Demokrat Kritik Program Food Estate Pemerintah: Hasilnya Pasti Amburadul

PR CIANJUR – Dilansir dari thread tunggal Twitter Partai Demokrat, politisi partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tanggapan mengenai food estate di daerah.

“Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto mengatakan, pengembangan kawasan food estate di sejumlah daerah patut diapresiasi. Namun, Ia menilai, program cerdas pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan ini masih jauh dari harapan, karena salah urus,” ujar akun bersangkutan.

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Demokrat, Bambang Purwanto menyatakan program food estate yang digagas pemerintah harus dihargai dan dihormati.

Baca Juga: Isu Kudeta Partai Demokrat Jadi Salah Satu Faktor Elektabilitas Naik, Ini Temuan Lembaga Survei

Menurutnya, food estate adalah solusi jitu untuk mengatasi keterbatasan lahan di Pulau Jawa akibat perumahan warga. Hal itu berkelindan dengan kebutuhan pangan nasional.

Dilansir Pikiranrakyat-Cianjur.com dari situs Partai Demokrat, pembangunan food estate ini di pulau Kalimantan tahun 2020 lalu ditargetkan mencapai 30.000 hektare (ha). 10 ribu ha dibuat di Kabupaten Pulang Pisau, dan 20 ribu ha ditempatkan di Kabupaten Kapuas.

“Pembangunan ini dilakukan dengan mengoptimalkan lahan petani yang sudah ada. Diberikan bantuan serta biaya yang cukup besar, didukung semangat petani yang luar biasa karena merasa mendapat perhatian Pemerintah,” kata Bambang Purwanto, Minggu 7 Februari 2021.

Baca Juga: Fakta dan Manfaat Buah Rasberi, Mulai dari Cegah Penyakit Jantung hingga Diabetes

Presiden Joko Widodo alias Jokowi berharap food estate di kedua tempat itu menjadi percontohan utama untuk diterapkan di daerah lainnya kemudian hari.

Sementara di lapangan kenyataan terlihat sebaliknya. Di Pulang Pisau hanya dua lokasi di Desa Belanti dan Desa Gedabung, Kecamatan Maliku yang mencapai hasil panen maksimal.

Ini disebabkan pintu air irigasi belum dibenahi. Sementara di Kapuas sendiri bertempat di Desa Terusan Makmur dan Desa Terusan Kriya, Kecamatan Bataguh, lahan food estate seluas 6.000 ha mendatangkan hasil diharapkan.

Baca Juga: Sarapan Miliki Manfaat Penting bagi Tubuh, Apa Sajakah Itu? Berikut Penjelasannya

Bambang Purwanto mengutarakan ini terjadi karena koordinasi tidak padu antar pihak. Khususnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang tidak cepat tanggap memperbaiki irigasi dan jembatan yang menjadi akses utama di sana.

Ini ditambah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) hanya mendapatkan dana operasional sebesar Rp400 ribu per bulan. Di samping tugas berat untuk membimbing petani dengan cakupan wilayah luas.

“Kenapa bisa terjadi hal seperti ini di kegiatan mega proyek yang menjadi kebanggaan kita semua ?,” ucap Bambang Purwanto.

Baca Juga: Jiwa Toast Challenge dengan Tagar #jiwatoastchallenge, Begini Cara Warga TikTok Ukur Lebar Mulutnya

“Setelah mekanisme kerja telah disepakati bersama, kemudian siapa penanggung jawab kegiatan itu juga harus jelas dan harus menguasai betul. Ketika penanggung jawab tidak menguasai, tentu hasilnya pasti amburadul sehingga program yang bagus sekalipun tidak akan sesuai dengan harapan semula. Inilah problemnya,” Bambang Purwanto mengakhiri pernyataannya,” ujar Bambang Purwanto menutup.***