UMKM Dapat Kucuran Dana dan Sejumlah Kebijakan Lainnya dari Pemerintah karena Alasan Ini

PR CIANJUR - Pandemi Covid-19 yang berlangsung cukup lama, berdampak pada penurunan ekonomi Indonesia.

Sejumlah perusahaan menengah ke bawah alami penurunan penghasilan bahkan terpaksa harus gulung tikar.

Pemulihan ekonomi menjadi perhatian serius pemerintah salah satunya dengan mengeluarkan bantuan yang cukup besar untuk menopang sektor UMKM.

Baca Juga: Kominfo Resmi Blokir Tiktok Cash Usai Dinilai Melanggar Hukum dengan Praktik Berikut

Adapun jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tercatat sebanyak 64,1 juta unit atau sekitar 99 persen, sebagaimana yang disampaikan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM).

UMKM banyak menyerap tenaga kerja yang signifikan, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, itu menjadi alasan yang kuat pemerintah memberikan bantuan terhadap sektor itu.

Adapun besar dana yang akan dikucurkan terhadap sektor UMKM tahun ini yaitu sebesar Rp150,1 triliun, seperti dikutip Pikiranrakyat-cianjur.com dari Indonesia.go.id.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Ucapkan Selamat Tahun Baru Imlek, Semangat Baru untuk Bangkit Hadapi Pandemi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan meningkat menjadi Rp619 triliun, sebagaimana hasil diskusi dengan menko dan menteri lainnya.

“Tadi malam kami berdiskusi dengan menko dan menteri yang lain kalau angka ini akan meningkat hingga Rp619 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Tidak hanya sektor UMKM yang mendapat bantuan, tetapi program lain seperti sektor kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), BLT, sektor pariwisata, ketahanan pangan dan sektor lainnya juga menjadi perhatian pemerintah di masa pandemi Covid-19.

Baca Juga: Ternyata Jajanan Khas Imlek Mempunyai Makna Tersendri, Salah Satunya Kue Keranjang Punya Filosofi Kuat

Banyaknya tenaga kerja yang bergantung pada sektor itu menjadi alasan utama mengalokasikan dana yang besar, kurang lebih sebanyak 116 juta tenaga kerja berkontribusi sekitar 58 persen terhadap PDB.

“Jika separuh UMKM saja gulung tikar, maka dikhawatirkan akan berdampak besar bagi perekonomian nasional,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Selain membantu pelaku usaha secara materi, kementerian juga memberikan perlindungan bagi UKM, pendampingan adaptasi, inovasi sesuai pemasaran baru, memulihkan demand mengingat daya beli daya beli masyarakat menurun, seperti yang disampaikan Teten.

Baca Juga: Venue Laga Atletico Madrid vs Chelsea Digelar di Rumania, Ini Komentar Thomas Tuchel

“Banyak yang kehilangan pekerjaan atau pendapatan. Padahal sebelum pandemi, daya beli rumah tangga sangat baik bahkan menjadi penggerak perekonomian dengan persentase 57 persen,” kata Teten.

Selain memberikan dana, pemerintah juga memberikan subsidi bunga KUR dan non-KUR, pinjaman loss limit UMKM, kecuali pemberian insentif perpajakan.

Tidak hanya itu sebagaiman yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23), sektor UMKM mendapat insentif  PPh final tarif 0,5 persen.

Baca Juga: Cuitannya Soal Wafatnya Ustaz Maaher Dinilai Provokasi, Novel Baswedan Dipolisikan PPMK ke Bareskrim Polri

Sejumlah kebijakan lain diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM, mulai dari tidak perlu membayar pajak, pihak-pihak yang terkait dengan pelaku UMKM tidak melakukan pemotongan pajak saat bertransaksi.

Kemudian pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Cipta Kerja yang berkaitan dengan UMKM, serta akan mengalokasikan 40 persen belanja barang dan jasa ke UMKM dan koperasi.***