Network
JENDELA CIANJUR - Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK menekankan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat melakukan upaya semaksimal mungkin agar pola-pola penugasan dan pola-pola subsidi yang diberikan kepada BUMN tidak mengganggu kinerja BUMN itu sendiri.
Sebab, menurutnya selama ini dalam penugasan-penugasan yang diberikan kepada BUMN, masih ada masalah seperti telatnya pembayaran penggantian subsidi oleh pemerintah kepada BUMN.
"Memang di BUMN ini kita tidak bisa murni mengejar profit karena banyak hal, tentang kaitannya regulasi, belum lagi soal penugasan, urusan subsidi dan sebagainya yang itu kadang mengganggu kinerja. Di satu sisi bisa mengganggu kalau dananya tidak on time pembayaran subsidi, penugasan telat harus ditanggung oleh BUMN dulu dananya misalnya, itu bisa mengganggu kinerja para direksi maupun komisaris yang aslinya mungkin secara prestasi bagus," katanya dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir beserta jajaran Kementerian BUMN, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Juni 2022.
Amin lantas mencontohkan apa yang terjadi di Pertamina. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyoroti utang pemerintah kepada Pertamina yang mencapai Rp109 triliun.
Hal tersebut menurutnya berpotensi dapat mengganggu likuiditas Pertamina.
"Bahkan sekarang viral itu di luar, Pertamina rugi Rp191 triliun, ini tuh sangat mencederai kinerja BUMN kita yang padahal ini kan terkait dengan pola penugasan atau pembayaran penggantian subsidi yang sangat terlambat bahkan beberapa waktu yang lalu sampai dua tahun tunggakan pemerintah terkait dana subsidi PLN yang belum dibayar," tegas legislator dapil Jawa Timur IV ini.
Baca Juga: BERKAT BTS, Pria Korea - Amerika Ini Mengaku Bisa Keluar dari Krisis Identitas, Begini Kisahnya
Untuk itu, Amin berharap Menteri BUMN Erick Thohir dan jajarannya dapat mengupayakan semaksimal mungkin pembayaran subsidi-subsidi kepada BUMN dapat dicairkan secara on time, sehingga penugasan-penugasan yang diberikan pemerintah kepada BUMN tidak lantas mengganggu kinerja BUMN itu sendiri.
Artikel Rekomendasi