Network
Baca Juga: 28 Wilayah di Indonesia Mulai Jalankan Program WiFi Gratis dari GP Ansor untuk Bantu Siswa
Kendati demikian, Tjahjo masih mempertimbangkan untuk membubarkan lembaga negata yang dibentuk dengan undang-undang, karena proses pembubaran lembaga tersebut tidak bisa diputuskan oleh satu pihak, pemerintah harus berkoordinasi dan membahasnya bersama dengan DPR RI.
"Tentunya ini butuh proses waktu,"katanya.
Namun, KemenPAN-RB tetap mengkaji pembubaran jika ada lembaga yang dinilai tumpang tindih dengan lembaga lain, baik dibentuk UU maupun non-UU.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membubarkan 18 lembaga, badan, dan komisi dengan alasan efisiensi pengeluaran negara.
Lembaga yang sudah dibubarkan itu payung hukumnya berdasarkan keputusan presiden melalui peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca Juga: Pemerintah Dianggap Langgar Pancasila Soal Bansos Rp 600.000, DPR: Perhatikan Nasib Pekerja PHK
"Bolak balik kan saya sampaikan, negara cepat bisa mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara gede mengalahkan negara yang kecil," kata Jokowi.
Dari 18 lembaga tersebut, 13 di antaranya tidak termasuk dalam kategori lembaga non-struktural. Empat lainnya berupa lembaga non-struktural dan satu lembaga lagi berupa lembaga non-struktural yang telah dibubarkan sejak tahun 2014.***
Artikel Rekomendasi